Seantero.id, SAMARINDA – Kematian seorang anak di Samarinda menjadi sorotan serius terkait masih adanya kemiskinan ekstrem di Kalimantan Timur. Ketua Tim Reaksi Cepat Perlindungan Perempuan dan Anak (TRC PPA) Kaltim, Rina Zainun, menilai peristiwa tersebut menjadi peringatan bagi pemerintah agar memperkuat pendataan dan perlindungan terhadap anak dari keluarga kurang mampu.
Rina mengungkapkan, pihaknya sempat menerima laporan yang memunculkan sejumlah pertanyaan, termasuk proses penyolatan jenazah anak yang dilakukan di sekolah. Namun setelah dilakukan penelusuran, hal itu terjadi karena kondisi rumah keluarga yang sangat terbatas.
“Setelah kami konfirmasi ke pihak keluarga, ternyata jenazah disolatkan di sekolah karena rumahnya tidak memungkinkan. Ruang tamu menyatu dengan dapur, sehingga tidak ada tempat yang layak. Alhamdulillah pihak sekolah membantu hingga pemakaman,” ujarnya, Jumat (1/5/2026).
Menurutnya, perhatian utama bukan hanya pada proses pemakaman, tetapi kondisi anak sebelum meninggal dunia yang diduga berkaitan dengan faktor kemiskinan. Ia menyebut anak tersebut mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan dasar, termasuk perlengkapan sekolah.
“Ada indikasi sepatu yang dipakai sudah sempit sejak kelas 1, sementara tubuhnya terus bertumbuh. Ini menjadi potret miris bahwa masih ada anak yang hak pendidikannya terhambat karena faktor ekonomi,” katanya.
Rina menyebut kondisi serupa masih banyak ditemukan di Kalimantan Timur, khususnya di Samarinda. Sejumlah anak disebut hidup dalam kategori miskin ekstrem dan tidak mendapatkan akses pendidikan maupun layanan kesehatan yang layak.
Ia mencontohkan temuan di sebuah komunitas belajar nonformal yang menampung anak-anak putus sekolah akibat keterbatasan ekonomi.
“Ada anak usia 8 tahun dengan berat badan hanya 14 kilogram, menderita tipes dan DBD, bahkan terindikasi cacingan. Ada juga anak 9 tahun dengan berat badan 11 kilogram yang mengidap diabetes. Mereka tidak sekolah karena kondisi ekonomi keluarga yang sangat terbatas,” ungkapnya.
Rina menilai lemahnya pendataan menjadi salah satu penyebab bantuan sosial tidak tepat sasaran. Karena itu, ia menekankan pentingnya peran ketua RT dalam mendata kondisi warga secara menyeluruh, termasuk warga pendatang yang tinggal di rumah sewa.
“RT harus mendata semua warga, baik yang memiliki KTP setempat maupun pendatang yang tinggal di rumah sewa. Dari situ bisa diketahui siapa yang benar-benar tidak mampu, termasuk kategori miskin ekstrem,” ujarnya.
Ia juga meminta tidak ada lagi perbedaan perlakuan antara warga asli dan pendatang selama memiliki identitas kependudukan Kalimantan Timur.
“Dimanapun mereka tinggal, selama ber-KTP Kaltim, mereka adalah warga yang harus dilindungi. Data itu nantinya menjadi dasar bagi kelurahan untuk menyalurkan bantuan secara tepat,” pungkasnya.
TRC PPA Kaltim berharap pemerintah daerah segera memperkuat sistem pendataan serta intervensi sosial agar kasus serupa tidak terulang dan hak anak, khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan, dapat terpenuhi secara merata. (Bey)
