Seantero.id, PENAJAM – Penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) non subsidi memicu kekhawatiran akan dampak lanjutan terhadap perekonomian daerah, khususnya pada harga bahan pangan di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU).
Kenaikan harga BBM dinilai berpotensi mendorong naiknya biaya distribusi dan logistik, yang pada akhirnya bisa berimbas pada harga jual kebutuhan pokok di pasaran. Informasi terbaru menyebutkan harga Pertamax kini berada di angka Rp12.600 per liter, Pertamax Turbo Rp19.850 per liter, serta Dexlite Rp24.150 per liter.
Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda PPU, Hadi Saputro, mengakui adanya potensi tekanan inflasi akibat kenaikan tersebut. Ia menjelaskan, secara teori, peningkatan harga BBM akan berdampak langsung pada biaya operasional, terutama di sektor transportasi.
“Kalau BBM naik, otomatis biaya operasional ikut naik. Biasanya ini akan dibebankan ke tarif angkutan, baik untuk barang maupun jasa,” ujarnya, Selasa (21/4/2026).
Meski demikian, Hadi menilai dampak terhadap angkutan umum dan distribusi bahan pangan di PPU masih relatif terkendali. Hal ini karena sebagian besar angkutan umum serta distribusi logistik dasar masih menggunakan BBM subsidi seperti Pertalite dan Biosolar yang hingga kini belum mengalami kenaikan.
Menurutnya, tekanan terbesar justru dirasakan oleh sektor industri, terutama yang bergantung pada distribusi skala besar, manufaktur, hingga ritel modern yang menggunakan BBM non subsidi. Kenaikan biaya operasional pada sektor tersebut berpotensi menggerus margin keuntungan.
Ia menambahkan, apabila pelaku usaha memilih menaikkan harga produk untuk menjaga keuntungan, maka risiko lanjutan yang muncul adalah penurunan daya beli masyarakat. Kondisi ini bisa membuat konsumen mengurangi jumlah pembelian barang.
“Misalnya sebelumnya bisa beli lima item, karena harga naik mungkin hanya beli dua saja,” jelasnya.
Hadi juga menyoroti kemungkinan kenaikan harga lebih terasa di ritel modern dibandingkan pasar tradisional. Pasalnya, pelaku usaha ritel modern cenderung menggunakan BBM non subsidi dalam operasional distribusinya.
Sementara itu, harga bahan pangan di pasar tradisional dinilai masih cukup stabil. Hal ini didukung oleh penggunaan BBM subsidi oleh armada distribusi bahan pokok di wilayah PPU.
Sebagai upaya mengantisipasi gejolak harga, Pemerintah Kabupaten PPU melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) terus memperkuat koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk Bank Indonesia.
“Tim survei rutin turun ke lapangan setiap pekan untuk memantau perkembangan harga. Dari situ kami bisa melihat komoditas mana yang mulai naik dan mana yang masih stabil,” pungkas Hadi. (Bey)
