Seantero.id, JAKARTA – Dinamika politik di daerah kini tengah menjadi sorotan tajam markas besar partai berlambang banteng moncong putih. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, memberikan atensi khusus terhadap kebijakan yang diambil oleh Bupati Malang, Sanusi. Langkah pelantikan pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang tersebut dinilai perlu dievaluasi lebih dalam guna menjaga integritas birokrasi.
Persoalan ini mencuat setelah adanya laporan mengenai penempatan posisi strategis yang melibatkan ikatan keluarga. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menanggapi pelantikan anak Bupati Malang sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup (LH). Hasto menilai langkah tersebut perlu dikritisi karena berpotensi mencederai prinsip meritokrasi dalam birokrasi.
Pernyataan tegas ini disampaikan dalam sebuah agenda partai di ibu kota. Hal itu disampaikan Hasto saat jumpa pers usai menghadiri peringatan ke-71 Konferensi Asia Afrika di Sekolah Partai DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, pada Sabtu (18/4/2026). “Kami telah mendapat informasi seperti itu, Fraksi PDI Perjuangan kami minta untuk mengkritisi hal tersebut. Karena bagaimanapun juga sistem meritokrasi itu harus dibangun,” ujar Hasto kepada wartawan.
Ia menegaskan, dalam tata kelola pemerintahan, penempatan jabatan harus didasarkan pada kompetensi, bukan faktor kedekatan personal atau keluarga. “Kita nggak bisa mengedepankan hal-hal yang di luar meritokrasi tersebut,” tegasnya. Meski memahami latar belakang pendidikan politik bisa bermula dari keluarga, ia mengingatkan agar tidak ada praktik yang memicu rasa ketidakadilan di tengah masyarakat. “Tetapi prinsipnya jangan sampai ada praktik-praktik yang tidak adil. Itu yang dikritisi oleh PDI Perjuangan. Jadi kalau orang Jawa bilang ‘kurang elok’. Bapaknya bupati, anaknya kepala dinas,” lanjutnya di Jakarta.
Sebelumnya, Bupati Malang Sanusi melantik 447 pejabat pada Senin (13/4/2026) di Pendopo Agung Kabupaten Malang. Salah satu yang dilantik adalah anaknya sendiri, Ahmad Zulfikar Nurahman sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Sanusi mengklaim bahwa mutasi tersebut sudah sesuai aturan. “Saya tekankan agar saudara yang baru dilantik memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” ujar Sanusi dalam kesempatan tersebut.
Namun, bagi Hasto, kritik adalah bagian krusial dalam demokrasi untuk memastikan tata kelola pemerintahan tetap sehat. Penempatan jabatan berdasarkan prestasi dan kemampuan nyata harus tetap menjadi prioritas utama di atas segalanya. (Sen)
