Seantero.id, PENAJAM – Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dihadapkan pada persoalan serius kekurangan tenaga pendidik dan aparatur sipil negara (ASN).
Hingga April 2026, tercatat puluhan pegawai telah memasuki masa pensiun, sementara mekanisme penggantinya masih bergantung pada skema sementara.
Sekretaris Disdikpora PPU, Durajat, mengungkapkan bahwa hingga 1 April 2026, sebanyak 79 guru dan tenaga kependidikan telah pensiun. Angka ini dinilai cukup signifikan dan berdampak langsung terhadap proses belajar mengajar di sekolah.
“Per 1 April saja sudah 79 orang yang pensiun. Itu jumlah yang besar dan harus segera kita penuhi,” ujarnya, Kamis (16/4).
Kondisi tersebut membuat sejumlah sekolah mengalami kekurangan tenaga pengajar. Bahkan, di tingkat sekolah dasar (SD), terdapat guru yang harus merangkap mengajar lebih dari satu kelas akibat keterbatasan tenaga.
“Ada guru yang sampai mengajar dua kelas sekaligus, misalnya kelas satu dan dua. Itu karena gurunya pensiun dan belum tergantikan,” jelasnya.
Durajat menegaskan, pihaknya telah menyiapkan langkah jangka pendek untuk mengatasi kekosongan tersebut. Salah satunya dengan melakukan pemetaan kebutuhan guru di seluruh sekolah, baik SD maupun SMP, untuk mengetahui distribusi kekurangan dan kelebihan tenaga pengajar.
Setelah pemetaan dilakukan, Disdikpora akan mendistribusikan guru yang berlebih ke sekolah yang kekurangan, dengan mempertimbangkan jarak tempat tinggal agar tetap efisien.
“Yang kelebihan kita geser ke yang kekurangan, diupayakan tetap dekat dari domisilinya,” katanya.
Namun demikian, langkah tersebut belum sepenuhnya menutup kekurangan yang ada. Untuk itu, Disdikpora menyiapkan skema tambahan melalui pengangkatan tenaga honorer dengan pola PJPL (Pegawai Jasa Pelayanan Lainnya).
“Kalau ASN dan PPPK itu kewenangan pusat melalui MenpanRB, jadi untuk mengisi kekosongan kita gunakan skema PJPL,” tambahnya.
Selain guru, kekosongan juga terjadi pada posisi kepala sekolah. Saat ini, sejumlah sekolah di PPU masih dipimpin oleh pelaksana tugas (Plt) akibat belum adanya kepala sekolah definitif.
Durajat menyebut, pengisian jabatan kepala sekolah akan dilakukan secara bertahap, dengan mengacu pada regulasi terbaru dan hasil seleksi calon kepala sekolah yang telah lulus.
“Untuk jangka pendek kita isi Plt dulu. Nanti setelah proses ujian selesai, baru kita tetapkan kepala sekolah definitif dari calon yang sudah lulus,” jelasnya.
Di tengah keterbatasan tenaga, Disdikpora memastikan proses pembelajaran tetap berjalan normal. Guru dan pengawas tetap diwajibkan hadir dan menjalankan tugas seperti biasa, tanpa skema work from home (WFH).
“Guru tidak ada WFH. Mereka tetap mengajar seperti biasa karena kita belajar dari pengalaman saat Covid, itu sangat berpengaruh terhadap mutu pendidikan,” tegasnya.
Durajat menambahkan, kebutuhan tenaga pendidik diperkirakan akan terus bertambah dalam beberapa bulan ke depan seiring bertambahnya jumlah pegawai yang pensiun. Hal ini menjadi tantangan serius yang membutuhkan solusi lebih permanen dari pemerintah pusat.
“Kemungkinan tiga sampai empat bulan ke depan akan bertambah lagi. Jadi ini memang harus segera ditangani,” pungkasnya. (Bey)
