Seantero.id, PENAJAM – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) belum sepenuhnya berjalan mulus. Dari sekira 10 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah beroperasi, 2 di antaranya terpaksa dihentikan sementara akibat persoalan serius (suspensi).
Keputusan tersebut diambil sebagai langkah evaluasi SPPG ke depannya. Mulai dari insiden keracunan di SDN 008 Waru hingga belum terpenuhinya standar instalasi pengolahan air limbah (IPAL) di SPPG Tambong, Babulu Darat, Kecamatan Babulu.
“Ada dua SPPG terdampak suspensi. Yang di Waru itu karena insiden keracunan, sementara di Tambung terkendala IPAL yang belum memenuhi standar,” ujar Sekretaris Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) PPU, Durajat, Selasa (12/4).
Ia menjelaskan, persoalan IPAL bukan hanya terjadi di PPU, melainkan juga menjadi tantangan di sejumlah wilayah lain di Kalimantan Timur. Bahkan, terdapat puluhan SPPG di tingkat provinsi yang menghadapi kendala serupa.
Operasional SPPG di Tambong, lanjut Durajat, baru bisa kembali berjalan setelah pihak pengelola dari Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan fasilitas IPAL telah memenuhi ketentuan teknis. Hal ini penting untuk menjamin pengelolaan limbah dapur tetap aman dan tidak mencemari lingkungan.
Di sisi lain, insiden keracunan di Waru turut memicu kekhawatiran orang tua siswa terhadap keamanan makanan yang disediakan melalui program MBG. Menyikapi hal tersebut, Disdikpora memastikan pengawasan akan diperketat.
“Kami terus melakukan monitoring agar pelaksanaan di sekolah tetap sesuai standar keamanan pangan. Mayoritas berjalan baik, hanya kejadian di Waru itu yang menjadi perhatian khusus,” tegasnya.
Durajat juga mengakui bahwa cakupan program MBG di PPU masih terbatas. Dari rencana pengembangan sekitar 20 hingga 26 titik SPPG, saat ini baru delapan yang aktif beroperasi.
“Artinya, masih banyak sekolah yang belum terlayani dibandingkan yang sudah menerima manfaat,” jelas Durajat.
Ia menambahkan, kapasitas layanan di tiap SPPG dilakukan secara bertahap. Pada tahap awal, dapur umum biasanya melayani sekitar 1.000 porsi, kemudian ditingkatkan hingga 2.000 sampai 2.500 porsi jika pengelolaannya dinilai baik.
Pemerintah daerah berharap dua SPPG yang disuspensi dapat segera kembali beroperasi setelah seluruh persoalan diselesaikan, sehingga manfaat program MBG bisa kembali dirasakan oleh para siswa secara optimal.
Sebagai bentuk transparansi, data terkait lokasi SPPG, penerima manfaat, hingga status operasional dapat dipantau melalui sistem yang dikelola Badan Gizi Nasional dan akan diperbarui secara berkala. (Bey)
