Seantero.id, PENAJAM – Ketua DPRD Penajam Paser Utara (PPU), Raup Muin, melaksanakan kegiatan serap aspirasi (reses) di wilayah pesisir, kampung Komplek Menara (Komar), Kelurahan Penajam, dengan menyerap berbagai aspirasi masyarakat, mulai dari persoalan infrastruktur hingga rencana pengembangan kawasan.
Raup menjelaskan, reses merupakan amanah undang-undang yang wajib dilaksanakan oleh anggota DPRD sebanyak empat kali dalam setahun, atau setiap tiga bulan sekali.
“Reses ini bagian dari kewajiban kami untuk turun langsung ke masyarakat, menyampaikan program pemerintah sekaligus mendengar apa yang menjadi kebutuhan warga,” ujarnya, Minggu (12/4) sore.
Dalam kegiatan tersebut, ia menyampaikan sejumlah program pemerintah, baik dari pusat, provinsi, maupun kabupaten yang selaras dengan visi dan misi kepala daerah. Selain itu, ia juga memaparkan hasil perjuangan DPRD yang telah terealisasi di tengah masyarakat.
Dari hasil dialog, sejumlah aspirasi tersampaika , terutama terkait infrastruktur, pelayanan publik, dan kebutuhan dasar seperti air bersih. Warga mengeluhkan distribusi air PDAM yang belum merata.
“Air minum ini jadi keluhan utama. Pipanya sudah ada, tapi belum mengalir ke rumah warga, khususnya di RT 6, RT 7, dan RT 8. Ini akan kami sampaikan ke pemerintah untuk segera ditindaklanjuti,” tegasnya.
Ia memastikan seluruh aspirasi yang dihimpun akan dicatat dan diteruskan kepada organisasi perangkat daerah (OPD) terkait agar dapat segera ditangani sesuai kewenangan masing-masing.
Selain itu, Raup juga menyoroti pentingnya kesiapan PPU menghadapi perkembangan pesat di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN). Menurutnya, sebagai daerah penyangga sekaligus gerbang IKN, PPU tidak boleh tertinggal.
“Dengan pembangunan yang begitu masif di IKN, kita harus siap. Jangan sampai PPU ketinggalan, padahal kita ini gerbang ibu kota,” terangnya.
Dalam kesempatan itu, Raup juga mengungkapkan rencana revitalisasi kawasan pesisir agar lebih tertata dan memiliki daya tarik wisata. Program tersebut diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, termasuk sektor UMKM.
“Revitalisasi ini tujuannya agar kawasan pesisir jadi lebih nyaman, menarik, dan bisa jadi destinasi wisata. Tapi tentu kita juga harus dengarkan keinginan masyarakat agar program ini tepat sasaran,” jelasnya.
Terkait pengelolaan pelabuhan, Raup menyebut masih perlu kejelasan kewenangan antara pemerintah daerah dan provinsi. Ia menekankan pentingnya kolaborasi agar penataan kawasan berjalan optimal, mengingat pelabuhan menjadi wajah utama PPU sebagai pintu masuk dari arah utara maupun selatan.
Ia juga mengingatkan potensi perubahan pola transportasi ke depan, terutama jika konektivitas jalan tol di kawasan IKN semakin optimal. Kondisi tersebut dinilai dapat berdampak pada aktivitas penyeberangan seperti feri.
“Kalau akses darat sudah lebih efisien, bisa saja minat masyarakat menggunakan ferry menurun. Ini yang harus kita antisipasi dari sekarang,” katanya.
Untuk itu, pihaknya mendorong pemerintah daerah merancang konsep pembangunan kawasan pesisir yang adaptif dan berkelanjutan.
Dirinya berjanji, DPRD akan terus mengawal dan memfasilitasi aspirasi masyarakat agar selaras dengan program pembangunan pemerintah.
“Kami di DPRD hanya mengawal dan menjembatani keinginan masyarakat dengan program pemerintah. Harapannya pembangunan ke depan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat PPU,” pungkasnya. (Bey)
