Seantero.id, JAKARTA – Isu penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) kembali menjadi perbincangan hangat di tingkat nasional. Perbedaan pandangan muncul antara mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) dengan Wakil Presiden saat ini, Gibran Rakabuming Raka. Diskusi ini mencuat seiring dengan dinamika geopolitik di Asia Barat yang berpotensi memicu krisis energi global dan tekanan pada anggaran negara.
Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla mengusulkan agar pemerintah mulai mempertimbangkan langkah berani untuk mengurangi subsidi BBM. Menurutnya, hal ini penting untuk menjaga kesehatan fiskal dan menekan tumpukan utang negara. JK menilai harga yang terlalu murah justru membuat konsumsi energi menjadi tidak terkendali.
“Memang ada yang mengatakan jangan dinaikkan. Iya, betul, tidak dinaikkan mungkin sementara bagus. Tetapi utang akan menumpuk dengan subsidi yang besar. Itu yang paling berbahaya untuk kita semua. Kalau utang semua kita kena,” kata JK di kediamannya, Jalan Brawijaya, Kebayoran Baru, pada Ahad (5/4/2026). Ia menambahkan bahwa pengurangan subsidi adalah strategi lazim di dunia untuk menekan defisit anggaran.
Namun, usulan tersebut mendapat respons berbeda dari pihak istana. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyatakan bahwa fokus pemerintah saat ini adalah perlindungan ekonomi rakyat kecil. Gibran menegaskan bahwa kebijakan yang diambil harus selaras dengan arahan kepala negara agar tidak membebani masyarakat luas.
“Bapak Presiden Prabowo yang secara jelas dan tegas telah memerintahkan jajarannya untuk menjaga stabilitas harga BBM bersubsidi,” tegas Gibran dalam keterangan tertulisnya pada Kamis (9/4/2026) di Jakarta. Menurutnya, pemerintah lebih memilih melakukan efisiensi dan refocusing anggaran daripada menaikkan harga yang bisa memicu lonjakan harga bahan pokok dan biaya transportasi.
WAKIL Presiden Gibran Rakabuming Raka menanggapi usulan Jusuf Kalla ihwal menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). Usulan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 ini disampaikan di tengah potensi krisis energi akibat perang di Asia Barat. Gibran menyatakan pemerintah menghargai usulan kenaikan harga BBM tersebut. Namun, kata dia, usulan itu tidak sejalan dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto.
“Pemerintah bertekad melakukan efisiensi dan refocusing anggaran untuk melindungi masyarakat lapisan bawah agar tidak terbebani efek berantai dari kenaikan harga BBM,” ucapnya. Melalui langkah ini, pemerintah berharap stabilitas ekonomi tetap terjaga sembari terus mendorong transisi menuju energi terbarukan dan kendaraan listrik. (Sen)
