Seantero.id, JAKARTA – Kondisi geopolitik global yang kian memanas berdampak langsung pada sektor ekonomi nasional. Saat ini, pemerintah tengah menghadapi tantangan besar terkait stabilitas APBN akibat lonjakan harga energi di pasar internasional. Keputusan pemerintah menahan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di tengah kenaikan harga minyak dunia yang terus merangkak naik ibarat pisau bermata dua.
Ketegangan di Timur Tengah, terutama setelah serangan rudal ke Iran dan penutupan Selat Hormuz, telah memicu lonjakan harga minyak mentah Brent hingga mencapai US$113,42 per barel pada akhir Maret. Angka ini menunjukkan kenaikan drastis sebesar 56% hanya dalam waktu satu bulan. Kondisi tersebut memaksa pemerintah untuk memutar otak agar konsumsi rumah tangga tetap terjaga sebagai motor utama ekonomi.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan akan ada penambahan sekitar Rp90 triliun sampai dengan Rp100 triliun untuk anggaran subsidi energi pada tahun ini. Penambahan ini hampir mencapai setengah dari pagu awal APBN 2026 yang ditetapkan sebesar Rp210,1 triliun. Langkah berani ini diambil untuk memastikan pertumbuhan ekonomi tetap berada di jalur positif.
Strategic Research Manager Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, memberikan pandangannya mengenai kebijakan ini. “Dari sisi manfaat jangka pendek, ini jelas membantu. Daya beli masyarakat lebih terjaga, inflasi tidak melonjak, dan stabilitas ekonomi relatif lebih aman dalam fase awal. Ini penting terutama di tengah tekanan global yang tinggi,” ujar Yusuf kepada media di Jakarta, Minggu (5/4/2026).
Namun, Yusuf juga mengingatkan adanya risiko jika harga minyak terus bertahan di atas US$100 per barel tanpa adanya penyesuaian. “Beban subsidi menjadi akumulatif sepanjang tahun, buffer habis lebih cepat, dan defisit berpotensi menembus batas bahkan sebelum pertengahan tahun. Ini situasi di mana kebijakan menahan harga BBM menjadi sangat mahal dan tidak berkelanjutan,” jelasnya menambahkan.
Di sisi lain, pemerintah mulai menerapkan langkah efisiensi, salah satunya melalui kebijakan kerja dari rumah (Work From Home/WFH) setiap Jumat bagi ASN yang dimulai per 1 April. Juru Bicara Kemenko Perekonomian, Haryo Limanseto, mengungkapkan potensi penghematannya. “WFH berpotensi menekan beban kompensasi BBM sekitar Rp6,2 triliun,” ungkap Haryo pada Minggu (5/4/2026) di Jakarta. Selain itu, program biodiesel B50 yang akan dimulai 1 Juli 2026 diproyeksikan mampu menghemat impor BBM hingga Rp48 triliun. (Sen)
