Seantero.id, JAKARTA – Pemerintah terus memutar otak untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah tantangan konsumsi energi yang meningkat. Salah satu langkah terbaru yang diambil adalah memberlakukan kebijakan bekerja dari rumah atau WFH bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Langkah ini diambil sebagai strategi cepat untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar minyak (BBM) harian yang kian melonjak.
Kebijakan WFH selama satu hari dalam sepekan ini dipandang sebagai solusi taktis. Pemerintah meyakini bahwa dengan mengurangi pergerakan kendaraan dinas maupun pribadi para pegawai ke kantor, angka penggunaan energi bisa ditekan secara signifikan. Meskipun dilakukan dari rumah, pemerintah menjamin bahwa kualitas pelayanan publik tidak akan menurun dan produktivitas pegawai tetap terjaga dengan pengawasan digital.
Staf Khusus Wakil Presiden, Nico Harjanto, memberikan penjelasan resmi mengenai kebijakan ini di Jakarta pada Kamis (2/4/2026). “WFH ini murni langkah taktis jangka pendek, sebuah quick relief untuk menekan konsumsi BBM harian, tanpa sedikit pun mengorbankan produktivitas dan pelayanan publik,” tegas Nico dalam keterangan tertulisnya.
Namun, kebijakan ini tidak lepas dari kritik. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla, sebelumnya sempat menyatakan bahwa bekerja dari rumah bukanlah solusi yang paling efektif. Menurutnya, penggunaan listrik di rumah tetap akan berjalan dan produktivitas kerja harus tetap menjadi prioritas utama agar tidak mengganggu roda ekonomi.
Menanggapi hal tersebut, Nico menyampaikan bahwa pemerintah sangat menghargai masukan dari tokoh bangsa. Ia menambahkan bahwa kebijakan ini hanyalah satu bagian dari peta jalan besar dalam menghadapi potensi krisis energi global. Selain langkah jangka pendek, pemerintah juga tengah menyiapkan transisi energi melalui pengembangan kendaraan listrik dan penggunaan bioenergi B50.
“Krisis hari ini kita urai dengan cepat tanpa mengorbankan stabilitas perekonomian nasional, sembari terus membangun kedaulatan energi masa depan,” tambah Nico. Dengan memperkuat infrastruktur dan produksi domestik, pemerintah berharap Indonesia tidak hanya bergantung pada solusi sementara, tetapi memiliki ketahanan energi yang kuat untuk jangka panjang. Sinergi antara kebijakan taktis dan visi masa depan ini diharapkan mampu menjaga dompet negara sekaligus melayani kebutuhan masyarakat dengan lebih efisien. (Sen)
