Seantero.id, JAKARTA – Pemerintah tengah menggodok langkah strategis untuk menekan pengeluaran negara di tengah ketidakpastian ekonomi global. Salah satu poin utama yang menjadi sorotan adalah upaya efisiensi anggaran yang diharapkan mampu menjaga stabilitas fiskal. Namun, para ahli mengingatkan bahwa kebijakan ini harus dilakukan secara tepat sasaran agar tidak justru menekan angka pertumbuhan ekonomi nasional dalam jangka pendek.
Salah satu wacana yang muncul adalah penerapan pola kerja work from home atau WFH satu hari dalam seminggu bagi ASN dan imbauan untuk sektor swasta. Langkah ini diproyeksikan dapat menghemat konsumsi BBM secara nasional. Meski terlihat solutif, kebijakan ini memicu diskusi mendalam mengenai dampaknya terhadap produktivitas berbagai sektor usaha yang memiliki karakteristik berbeda.
Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef, M. Rizal Taufikurahman, menilai bahwa langkah ini merupakan kebutuhan mendesak, namun penuh risiko jika tidak dipetakan dengan matang. “Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M. Rizal Taufikurahman menilai efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah memang menjadi kebutuhan mendesak. Namun pelaksanaannya harus tepat sasaran agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap perekonomian,” ujarnya kepada Media Indonesia pada Minggu (29/3/2026) di Jakarta.
Rizal menambahkan bahwa kebijakan WFH sebaiknya diterapkan secara selektif dan berbasis sektor. Menurutnya, sektor jasa modern mungkin akan diuntungkan, tetapi sektor ritel dan transportasi bisa terdampak negatif. “Artinya, kebijakan WFH sebaiknya diterapkan secara selektif dan berbasis sektor, agar manfaat efisiensi tidak mengorbankan dinamika ekonomi riil,” pungkas Rizal.
Sependapat dengan hal tersebut, dunia usaha juga menyuarakan kekhawatiran serupa. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta Widjaja Kamdani, menekankan bahwa tidak semua jenis pekerjaan bisa dilakukan dari jarak jauh. Sektor manufaktur dan logistik, misalnya, tetap membutuhkan kehadiran fisik agar roda produksi terus berputar.
“Jika wacana WFH ini diterapkan, tentu tidak dapat diimplementasikan secara seragam di semua sektor,” tegas Shinta kepada Media Indonesia pada Senin (23/3/2026) di Jakarta. Ia berharap pemerintah memberikan ruang bagi perusahaan untuk mengatur pola kerja sesuai kebutuhan internal masing-masing agar tidak terjadi disrupsi operasional yang merugikan dunia usaha. (Sen)
