Seantero.id, SURABAYA – Ketegangan geopolitik di Timur Tengah mulai berdampak nyata pada sektor ekonomi global. Lonjakan harga minyak dunia yang terus merangkak naik membuat pemerintah Indonesia kini berada di persimpangan jalan. Kondisi ini memicu kekhawatiran akan terjadinya penyesuaian harga energi di dalam negeri dalam waktu dekat untuk menjaga keseimbangan anggaran negara.
Seorang ekonom dari Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Hendry Cahyono, memberikan pandangan kritis terkait situasi ini. Menurutnya, jika tren kenaikan harga mentah terus berlanjut, kebijakan kenaikan BBM menjadi opsi yang sulit dihindari. Langkah tersebut dinilai rasional guna memastikan stabilitas fiskal tetap terjaga dan beban subsidi tidak menjebol pertahanan APBN 2026.
“Kondisi geopolitik sekarang membawa pemerintah dalam dilema yang sulit. Akan mempertahankan daya beli dengan risiko disiplin fiskal terabaikan atau menaikkan BBM dengan risiko inflasi bahkan stagflasi,” ujar Hendry kepada wartawan pada Jumat (27/3/2026) di Surabaya.
Hendry menjelaskan bahwa setiap kenaikan harga minyak mentah Indonesia sebesar 1 dolar AS per barel berpotensi menambah beban subsidi hingga Rp10,3 triliun. Jika harga menembus angka 100 dolar AS, harga Pertalite diprediksi bisa menyentuh angka Rp11.500 hingga Rp12.000 per liter. Penyesuaian ini diperlukan agar defisit anggaran tidak melampaui batas aman 3 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
“Keputusan menahan harga BBM berarti pemerintah memilih menanggung beban melalui pelebaran defisit. Strategi ini efektif menahan inflasi, tetapi berisiko terhadap stabilitas fiskal jangka panjang,” tambahnya. Beliau menekankan bahwa tanpa adanya penyesuaian, ruang fiskal untuk program prioritas lain justru akan tergerus oleh lonjakan subsidi energi.
Namun, kebijakan ini tentu bukan tanpa risiko. Sektor konsumsi masyarakat dipastikan akan terdampak langsung oleh kenaikan harga transportasi dan logistik. Oleh karena itu, pemerintah disarankan segera menyiapkan bantalan ekonomi yang kuat. “Kenaikan harga tanpa kompensasi social safety net akan menyebabkan stagflasi karena pendapatan masyarakat tidak meningkat tetapi tergerus inflasi,” tegas Hendry menutup penjelasannya. (Sen)
