Seantero.id, SUBANG – Ketegasan diperlihatkan oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, saat meninjau sejumlah titik fasilitas publik di wilayahnya. Pria yang akrab disapa Kang Dedi Mulyadi atau KDM ini menyoroti munculnya fenomena tukang parkir liar dadakan yang nekat memungut biaya di area milik pemerintah. Tindakan oknum ini dinilai sangat merugikan warga dan menyalahi aturan penggunaan infrastruktur daerah.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi tak segan mengancam tukang parkir liar dadakan yang mengambil keuntungan dari fasilitas Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar). Sebelumnya, KDM memergoki praktik pungutan tidak resmi tersebut di fasilitas publik milik Pemprov Jabar, tepatnya di jalur perbatasan Subang-Bandung Barat.
Dalam video yang diunggah melalui akun media sosial pribadinya, terlihat jelas kondisi di kawasan tugu perbatasan yang baru saja rampung dibangun. Area yang seharusnya menjadi ruang publik yang nyaman bagi warga untuk beristirahat sejenak justru dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk menarik uang dari pengendara yang berhenti di bahu jalan.
Fenomena ini menjadi sorotan karena dinilai mencederai fungsi fasilitas yang telah dibangun dengan dana rakyat. Terlebih, momen libur panjang kerap dimanfaatkan oleh oknum tak bertanggung jawab untuk mencari keuntungan secara instan dengan cara yang salah.
KDM pun memberikan peringatan keras agar praktik ilegal tersebut segera dihentikan sebelum aparat bertindak lebih jauh. “Saya ingatkan bagi mereka yang mencoba untuk menjadi tukang parkir dadakan, tukang parkir liar dengan memanfaatkan fasilitas yang dibangun oleh Pemprov Jabar untuk mengambil keuntungan sendiri mohon dihentikan ya,” kata KDM dikutip dari unggahan Instagram pribadinya, pada Selasa (24/3/2026).
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa pemerintah tidak akan memberikan toleransi jika peringatan ini diabaikan. Pasalnya, keberadaan parkir tidak resmi ini seringkali mengganggu kelancaran arus lalu lintas dan membuat masyarakat merasa tidak nyaman saat berkunjung ke spot-spot wisata baru.
“Karena kami akan melakukan tindakan tegas kalau saya sudah ingatkan. Saya ingatkan nih, di areal spot-spot yang dibangun oleh Pemprov Jabar kemudian mengambil keuntungan jadi tukang parkir, ngambilin uang tanpa bekerja, saya ingatkan ya untuk tidak dilakukan. Hentikan! kalau enggak anda akan ditangkap,” tegasnya dengan nada tinggi.
Pemerintah daerah berharap masyarakat juga ikut berperan aktif dengan tidak memberikan uang kepada juru parkir tanpa atribut resmi di fasilitas umum. Sinergi antara ketegasan pemimpin dan kesadaran warga diharapkan mampu menjaga keasrian serta ketertiban fasilitas milik negara di seluruh wilayah Jawa Barat. (Sen)
