Seantero.id, JAKARTA – Pemerintah tengah mematangkan skenario penghematan anggaran negara melalui penyesuaian pola kerja Aparatur Sipil Negara (ASN). Rencana ini mencakup pengurangan jam kerja hingga penerapan sistem kerja jarak jauh guna menekan biaya operasional birokrasi. Menanggapi wacana tersebut, pihak Legislatif memberikan catatan kritis agar efisiensi ini tidak mengorbankan kualitas kehadiran negara di tengah masyarakat.
Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, atau yang akrab disapa Rifqi, menyatakan bahwa pihaknya pada dasarnya memahami urgensi langkah penghematan ini. Namun, ia memberikan peringatan keras bahwa transisi metode kerja dari konvensional menuju digital atau fleksibel tidak boleh mengurangi performa birokrasi dalam melayani warga.
Menurutnya, setiap kebijakan baru yang diambil harus tetap menempatkan kepentingan rakyat sebagai prioritas utama. “Yang terpenting bagi kami adalah program WFA atau work from anywhere itu sama sekali tidak mengganggu pelayanan publik,” kata Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda saat dihubungi pada Sabtu (14/3/2026).
Ia menambahkan bahwa DPR akan terus mengawasi implementasi kebijakan ini agar tetap pada koridornya. “Kita tidak boleh sama sekali mentolerir hadirnya konversi dari kegiatan konvensional ke WFH itu membuat kemudian pelayanan publik dan kegiatan-kegiatan berpemerintahan itu justru bisa mengganggu kehadiran negara terhadap masyarakatnya,” tutur dia secara tegas di Jakarta.
Selain soal birokrasi, Rifqi menjelaskan bahwa skenario ini berkaitan erat dengan upaya menjaga stabilitas ekonomi nasional, terutama dalam menghadapi tantangan global yang dinamis. Dengan berkurangnya mobilitas fisik ASN, diharapkan konsumsi energi dapat ditekan sehingga anggaran negara bisa dialokasikan untuk sektor yang lebih mendesak.
“Terutama subsidi terhadap BBM dan hal-hal lain yang memungkinkan melemahnya nilai rupiah, itu bisa tetap terkendali dengan baik,” lanjut dia. Kebijakan WFA dan WFH ini diharapkan menjadi bantalan ekonomi agar daya beli masyarakat tetap terjaga meski terjadi kontraksi ekonomi global.
Penekanan pada aspek kemanusiaan juga menjadi poin utama dalam keterangannya. Efisiensi yang dilakukan pemerintah harus memastikan bahwa bantuan bagi warga kurang mampu tetap tersalurkan secara tepat sasaran. “Termasuk subsidi BBM kepada mereka yang membutuhkan harus tetap diberikan di tengah ketidakpastian dan atau kontraksi yang hadir saat ini,” ucap Rifqi.
Melalui pengawasan ketat dari DPR, diharapkan transformasi pola kerja ini menjadi solusi cerdas untuk menghemat kas negara tanpa mengurangi sedikitpun kualitas pelayanan publik yang menjadi hak setiap warga negara Indonesia. (Sen)
