Seantero.id, JAKARTA – Kondisi stabilitas global yang kian tidak menentu memaksa Indonesia untuk segera berbenah di sektor fundamental. Menanggapi situasi geopolitik yang terus bergejolak, pihak DPR RI mendorong pemerintah agar mempercepat langkah nyata menuju kemandirian energi. Hal ini dianggap krusial guna melindungi ekonomi nasional dari guncangan pasar internasional yang sulit diprediksi.
Salah satu titik perhatian utama adalah keamanan jalur pasokan minyak mentah di Timur Tengah. Terganggunya arus logistik di kawasan tersebut diyakini akan memberikan dampak instan bagi negara-negara importir energi, termasuk Indonesia. Jika tidak segera diantisipasi dengan penguatan sumber daya lokal, ketahanan nasional bisa terancam.
Anggota Komisi XIII DPR, Bias Layar, memberikan peringatan keras mengenai kerentanan jalur distribusi ini. “Ketegangan di sekitar jalur energi global seperti Selat Hormuz yang merupakan salah satu jalur distribusi minyak dunia, dapat memicu lonjakan harga energi secara drastis,” ujar Bias kepada wartawan di Jakarta pada Sabtu (7/3/2026).
Potensi krisis ini bukan sekadar isapan jempol. Fluktuasi harga komoditas energi di pasar global sangat bergantung pada keamanan navigasi di perairan internasional. “Jika konflik global semakin meluas, harga minyak dunia bahkan berpotensi menembus di atas angka US$100 per barel,” tegas Bias lagi.
Oleh karena itu, kemandirian energi tidak boleh lagi hanya menjadi slogan di atas kertas. Pemerintah diminta untuk melakukan langkah-langkah strategis yang terintegrasi, mulai dari hulu hingga hilir. Hal ini mencakup diversifikasi energi baru terbarukan serta penguatan cadangan domestik.
“Langkah ini harus diiringi pembangunan infrastruktur energi, peningkatan kapasitas penyimpanan cadangan BBM nasional, serta dukungan kebijakan fiskal yang memadai,” tutur Bias menjelaskan solusi yang diperlukan saat ini.
Melalui koordinasi yang kuat antara kementerian terkait, Indonesia diharapkan mampu melepaskan ketergantungan pada fluktuasi global. Penguatan sektor energi domestik tidak hanya akan menyelamatkan APBN dari beban subsidi yang membengkak, tetapi juga menjamin ketersediaan bahan bakar bagi masyarakat luas di masa depan yang penuh tantangan. (Sen)
