Seantero.id, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini tengah menyoroti peran strategis Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq, dalam operasional perusahaan swasta. Lembaga antirasuah tersebut mengungkap fakta mengejutkan bahwa orang nomor satu di Pekalongan tersebut diduga memiliki kuasa mutlak atas aktivitas keuangan dan manajerial di PT RNB (Raja Nusantara Berjaya).
Penyidik menemukan indikasi kuat bahwa perusahaan tersebut tidak berjalan secara mandiri, melainkan berada di bawah kendali langsung sang kepala daerah. Segala keputusan penting, mulai dari rotasi jabatan hingga arus kas perusahaan, disinyalir harus melalui restu bupati. Hal ini terungkap dari hasil pendalaman materi penyidikan yang dilakukan oleh tim lembaga negara tersebut.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa peran Bupati Pekalongan sangat dominan dalam menentukan arah kebijakan finansial di perusahaan itu. “Pengelolaan perusahaan tersebut bupati punya kendali penuh ya untuk mengatur uang masuk, uang keluar, termasuk juga pembagian uang kepada para keluarga ataupun pihak lainnya,” kata Budi Prasetyo, dikutip Sabtu (7/3/2026) di Jakarta.
Tak hanya soal aliran dana, dominasi Fadia Arafiq juga merambah hingga struktur organisasi perusahaan. Budi menyebutkan bahwa posisi-posisi penting di jajaran direksi sengaja diisi oleh orang-orang terdekat demi menjaga loyalitas dan mempermudah koordinasi. “Direktur itu dari pihak keluarga ataupun dari orang-orang kepercayaan bupati,” ungkap Budi menambahkan.
Lebih lanjut, PT RNB diketahui menggarap berbagai proyek strategis di wilayah tersebut. Salah satu sektor yang menjadi perhatian serius penyidik adalah pengadaan jasa di lingkungan kesehatan milik pemerintah daerah. “Selain outsourcing, juga ada pengadaan makanan untuk RSUD, yaitu makanan bagi para pasien di rumah sakit tersebut,” jelas Budi.
Guna menuntaskan teka-teki dugaan korupsi ini, lembaga antirasuah berencana memanggil saksi-saksi baru untuk memperkuat temuan yang ada. Langkah ini diambil agar gambaran kasus menjadi lebih terang benderang. “KPK juga akan memanggil sejumlah pihak untuk dimintai keterangan guna memperjelas konstruksi perkara sekaligus memperkuat bukti-bukti yang telah dikumpulkan penyidik,” tegas Budi.
Saat ini, masyarakat menunggu langkah tegas selanjutnya dari lembaga hukum tersebut untuk memastikan integritas tata kelola pemerintahan di daerah tetap terjaga tanpa adanya intervensi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. (Sen)
