Seantero.id, PEKALONGAN – Kabar mengejutkan datang dari Jawa Tengah pada awal Maret ini. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang menyeret pejabat daerah. Kali ini, sosok yang menjadi pusat perhatian adalah Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq, yang diamankan dalam sebuah operasi senyap pada Selasa (3/3/2026).
Penangkapan ini dikonfirmasi langsung oleh pihak lembaga antirasuah. Penyelidik mengamankan sang kepala daerah bersama sejumlah pihak lainnya karena diduga terlibat dalam praktik rasuah. “Benar, dalam kegiatan penyelidikan tertutup ini, tim mengamankan sejumlah pihak di wilayah Pekalongan Jawa Tengah, salah satunya bupati,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo saat dikonfirmasi di Jakarta pada Selasa (3/3/2026) pagi.
Kabar ini pun langsung memicu respons cepat dari Partai Golkar, mengingat Fadia merupakan salah satu kader senior di wilayah tersebut. Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar, Muhammad Sarmuji, memberikan tanggapan tegas mengenai insiden yang menimpa anggotanya. Meski tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah, partai berlambang pohon beringin ini mengingatkan seluruh kadernya untuk tetap amanah.
“Kami meminta dengan sangat kepada seluruh kader yang memegang amanat pemerintahan untuk menjalankan pemerintahan sesuai koridor tata pemerintahan yang baik,” kata Sarmuji saat dihubungi oleh awak media pada Selasa (3/3/2026). Pernyataan ini menjadi peringatan keras bagi para pejabat daerah lainnya agar tidak bermain-main dengan hukum.
Terkait dengan nasib hukum Fadia Arafiq, Golkar menyatakan kesiapannya untuk memberikan pendampingan jika memang dibutuhkan. Partai telah memiliki mekanisme internal dalam menangani persoalan hukum yang membelit anggotanya. “Kami memiliki lembaga bantuan hukum, siapapun boleh meminta bantuan jika merasa perlu,” sambung Sarmuji menjelaskan posisi partai terhadap kasus Bupati Pekalongan tersebut.
Hingga saat ini, tim penyidik masih melakukan pemeriksaan intensif untuk menentukan status hukum para pihak yang terjaring OTT tersebut. Publik kini menunggu informasi lebih lanjut mengenai kasus apa yang melatarbelakangi penangkapan ini, apakah terkait dengan proyek infrastruktur, perizinan, atau pengisian jabatan di lingkungan pemerintah kabupaten. Kejadian ini menjadi pengingat bagi para birokrat untuk selalu menjaga integritas dalam memimpin daerah. (Sen)
