Seantero.id, JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian terus mematangkan langkah strategis untuk menyukseskan program pembangunan 3 juta rumah secara nasional. Inisiatif ambisius ini dirancang bukan sekadar untuk memenuhi angka pembangunan fisik, melainkan sebagai upaya nyata pemerintah dalam menyejahterakan masyarakat luas dan mengentaskan masalah perumahan yang masih menjadi tantangan besar di berbagai wilayah Indonesia.
Dalam arahannya, Tito menekankan bahwa program ini merupakan alat bantu yang sangat efektif bagi para pemimpin di tingkat lokal. Keberhasilan penyediaan hunian layak di daerah akan berbanding lurus dengan peningkatan kualitas hidup warga di wilayah tersebut.
“Ini sebenarnya membantu teman-teman kepala daerah juga. Karena kepala daerah, salah satu tugasnya ya mengangkat derajat, harkat martabat rakyat masing-masing,” kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (26/2/2026).
Salah satu fokus utama agar program ini berjalan lancar adalah dengan menekan biaya produksi melalui pemangkasan hambatan fiskal. Pemerintah mendorong penghapusan biaya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) khusus untuk perumahan rakyat. Hal ini dilakukan agar harga hunian tetap ramah di kantong masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
“Supaya harganya murah (terjangkau bagi MBR) rumah-rumah ini. Pengembang menjual lebih murah dengan bebas … PBG, BPHTB. Tapi PBG, BPHTB ini, ini harus [diatur] dengan Perkada. Kami sudah cek, Perkadanya sudah beres semua,” ujar Mendagri menjelaskan aspek regulasi di daerah.
Selain insentif pajak, kecepatan birokrasi juga menjadi faktor penentu. Tito mendorong pemanfaatan fasilitas layanan terpadu untuk mempercepat keluarnya izin pembangunan. Dengan proses yang ringkas, pengembang dapat langsung mengeksekusi proyek di lapangan tanpa tertahan oleh prosedur yang berbelit.
“Kalau yang punya ini akan nolong, yang punya Mal Pelayanan Publik. Karena PBG, BPHTB itu ada outlet-nya sebentar selesai. Bahkan yang satu hari ada yang cuma berapa menit selesai,” kata Tito menambahkan.
Melalui sinergi antara pusat dan daerah, diharapkan kendala keterbatasan lahan maupun biaya dapat segera teratasi. Program 3 juta rumah ini menjadi pintu gerbang bagi pembangunan daerah yang lebih tertata dan inklusif.
“Ini peluang bagi teman-teman kepala daerah untuk menyelesaikan masalah perumahan di daerah masing-masing. Baik renovasi atau bangun baru,” tuturnya menutup pernyataan tersebut. (Sen)
