Seantero.id, JAKARTA – Distribusi akses pendidikan tinggi kembali menjadi sorotan tajam di kancah nasional. Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Muhammad Sarmuji, menegaskan bahwa pengelolaan Beasiswa LPDP (Lembaga Pengelola Dana Pendidikan) harus dievaluasi agar lebih inklusif. Ia menekankan perlunya Semangat Keadilan Sosial dalam penyaluran dana abadi pendidikan tersebut agar manfaatnya tidak hanya berputar di kalangan ekonomi mapan.
Sarmuji melihat adanya potensi ketimpangan jika kriteria seleksi LPDP terlalu kaku dan tidak mempertimbangkan latar belakang struktural calon pendaftar. Menurutnya, tanpa kebijakan afirmasi yang kuat, kesempatan emas untuk menempuh studi di universitas terbaik dunia hanya akan menjadi privilese bagi segelintir kelompok sosial tertentu yang sudah memiliki fasilitas memadai sejak dini.
Persoalan ini sebenarnya bukan hal baru bagi pria yang juga menjabat sebagai Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI tersebut. “Saya sendiri pernah mengingatkan soal ini dalam rapat kerja (Komisi XI DPR RI) dengan Kementerian Keuangan pada awal tahun 2022. Saya sampaikan bahwa LPDP ini kalau tidak ada penekanan dan afirmasi yang jelas, akan menjadi lingkaran yang dinikmati oleh orang kaya saja,” kata Sekjen Golkar Muhammad Sarmuji dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (22/2/2026).
Ia menambahkan bahwa memperluas akses bagi masyarakat yang kurang beruntung bukan berarti mengabaikan kualitas. Justru, negara harus hadir sebagai jembatan bagi talenta-talenta hebat dari pelosok negeri yang memiliki potensi besar namun terhalang keterbatasan ekonomi.
“Ini bukan soal menurunkan standar. Standar akademik harus tetap tinggi. Tapi negara harus memperhatikan kelompok-kelompok yang tidak beruntung, yang tidak bisa mencapai kriteria-kriteria yang sudah ditetapkan itu karena keterbatasan struktural,” tegas legislator asal Jawa Timur itu.
Lebih lanjut, Sarmuji mengingatkan bahwa sumber dana LPDP sejatinya berasal dari kontribusi seluruh masyarakat Indonesia melalui pajak. Oleh karena itu, sudah sepatutnya manfaatnya dirasakan secara adil oleh seluruh lapisan rakyat tanpa terkecuali.
“Dana abadi pendidikan itu berasal dari pajak rakyat. Maka semangatnya harus keadilan sosial. Jangan sampai tanpa kita sadari, yang menikmati secara berulang hanya kelompok sosial tertentu. Negara harus hadir memberi afirmasi agar yang lemah juga punya tangga untuk naik,” tutur Sarmuji menutup pernyataannya.
Melalui dorongan ini, diharapkan pemerintah dapat merumuskan kebijakan baru yang lebih ramah bagi mahasiswa dari keluarga prasejahtera, sehingga Beasiswa LPDP benar-benar menjadi alat transformasi sosial yang nyata bagi Indonesia. (Sen)
