Seantero.id, PENAJAM – Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polres Penajam Paser Utara (PPU) resmi menjalankan distribusi perdananya dengan sistem pengawasan berlapis guna menjamin keamanan pangan. Seluruh proses produksi hingga penyaluran dikontrol ketat untuk meminimalisir risiko keracunan makanan.
Kapolres Penajam Paser Utara, Andreas Alex Danantara, menegaskan bahwa seluruh makanan diproduksi langsung dari dapur internal SPPG tanpa melibatkan jasa boga eksternal, maupun UMKM. Pihak ketiga hanya sebatas pemasok bahan baku.
“Produksi dilakukan di dapur sendiri. Prosesnya bisa dipantau langsung dengan penggunaan alat pelindung diri (APD). Kami ingin memastikan standar higienitas terjaga,” tegasnya, Jumat (13/2).
Saat ini, SPPG Polres PPU didukung satu tenaga ahli gizi dan 47 relawan yang seluruhnya merupakan warga Penajam. Mereka telah memiliki sertifikat penjamah makanan serta melalui seleksi berbasis keterampilan.
“Semua relawan adalah masyarakat lokal. Tidak ada dari unsur Pemda, TNI, Polri, maupun Bhayangkari,” jelas Kapolres.
Untuk mengantisipasi potensi gangguan kesehatan, pengawasan dilakukan sejak tahap penerimaan bahan baku. Setelah proses memasak selesai, tim Kedokteran dan Kesehatan (Dokkes) melakukan uji cepat (rapid test) terhadap empat parameter sebelum makanan didistribusikan.
Selain itu, sampel makanan dari setiap distribusi disimpan sebagai bahan uji apabila muncul keluhan dari penerima manfaat. Sampel ini biasa disebut sebagai sampel pertinggal.
Sampel pertinggal dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah sampel makanan yang disisihkan (diambil) dari setiap bets produksi harian di SPPG atau dapur umum. Sampel ini disimpan dalam jangka waktu tertentu (biasanya 1×24 jam atau lebih) pada kondisi penyimpanan yang aman (suhu dingin) untuk keperluan investigasi jika terjadi kejadian luar biasa (KLB) keracunan pangan.
“Jika ada laporan mual atau sakit perut, sampel itu akan diuji untuk memastikan sumbernya. Ini juga bentuk perlindungan bagi relawan bahwa prosedur sudah sesuai standar,” tambahnya.
Pengawasan internal melibatkan jajaran manajemen SPPG, Kapolres, hingga Yayasan Bhayangkari.
Sementara itu, Wakil Bupati PPU, Abdul Waris Muin, menilai fasilitas SPPG Polres PPU tergolong lengkap dibandingkan unit lain yang telah beroperasi.
“Ini SPPG kedelapan yang saya tinjau, dan menurut saya fasilitasnya sangat memadai serta tertata rapi,” ujarnya.
Meski demikian, ia menekankan pentingnya pengelolaan limbah dapur agar tidak menimbulkan persoalan lingkungan.
“Pembuangan limbah harus steril dan terkelola baik. Karena ini dapur skala besar, aspek sanitasi wajib menjadi perhatian utama,” tegasnya.
Menurutnya, keberhasilan program pemenuhan gizi tidak hanya ditentukan oleh kualitas makanan, tetapi juga sistem sanitasi dan pengawasan yang konsisten. (Bey)
