Seantero.id, PENAJAM – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) memutuskan menghentikan sementara operasional Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) di Kecamatan Waru menyusul dugaan insiden keracunan massal pada pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Sekretaris Daerah (Sekda) PPU, Tohar, menegaskan keputusan tersebut diambil sebagai langkah kehati-hatian sambil menunggu hasil uji laboratorium atas sampel makanan yang telah diamankan aparat kepolisian.
“Informasi terakhir ini sudah di-off-kan sementara sampai betul-betul hasil uji lab itu didapatkan. Kemudian nanti rekomendasinya seperti apa, baru kita tindak lanjuti,” tegasnya, Kamis (12/2).
Ia menjelaskan, penghentian sementara ini baru dilakukan terhadap SPPG Waru. Sementara SPPG lainnya tetap berjalan, namun diminta menjadikan kejadian tersebut sebagai pembelajaran penting.
“Yang lain tetap jalan, tapi ambil pembelajaran. Tolong jangan lengah, tolong hati-hati,” ujarnya.
Tohar bilang, pihaknya baru mengetahui adanya kerja sama SPPG dengan pelaku UMKM untuk penyediaan menu jadi. Padahal, dalam pembahasan sebelumnya, Pemkab PPU hanya mendiskusikan suplai bahan mentah dari sektor pertanian, perikanan, dan peternakan lokal.
“Yang kita diskusikan itu komoditas barang mentah, suplai dari petani ke SPPG. Bukan barang jadi seperti menu puding atau sejenisnya,” jelasnya.
Menurutnya, kerja sama penyediaan makanan jadi tidak pernah menjadi bagian dari pembahasan antara pemerintah daerah dan pengelola program.
Terkait kemungkinan pemberian sanksi kepada pengelola SPPG Waru, Tohar menegaskan pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan langsung.
“Kami ini fasilitator. Yang punya kewenangan struktural terhadap mitra itu BGN, karena perjanjian mereka langsung dengan BGN,” katanya.
Meski demikian, Pemkab PPU tetap melakukan pengawasan dan koordinasi lintas sektor. Sejak menerima laporan kejadian, pihaknya langsung memerintahkan Dinas Pendidikan turun ke sekolah untuk memastikan kondisi penerima manfaat, serta Dinas Kesehatan mengonsolidasikan layanan di Puskesmas Waru.
Bahkan, jika diperlukan, Puskesmas Petung telah disiapkan untuk membantu penanganan. Namun berdasarkan laporan, layanan di Puskesmas Waru dinilai masih memadai sehingga tidak diperlukan rujukan tambahan.
Tohar menilai kejadian ini harus menjadi pembelajaran bersama, khususnya bagi pengelola di tingkat operasional.
“Tujuan program ini bagus. Harapan kita dijalankan dengan bagus juga. Mulai dari pemilihan komoditas, bahan masakan, proses pengolahan, sampai makanan itu diterima anak-anak kita di sekolah, semua harus mendapat pengawasan yang cukup,” tegasnya.
Ia juga menyinggung wacana optimalisasi peran sekolah dalam pengawasan. Namun menurutnya, posisi sekolah tetap sebagai penerima manfaat, sehingga peran tambahan harus ditempatkan secara proporsional.
“Semua harus hati-hati. Jangan sampai lepas pengawasan. Ini pembelajaran untuk semua,” pungkasnya.
Hingga saat ini, hasil uji laboratorium atas sampel makanan yang diamankan masih belum keluar. Pemkab PPU menyatakan akan menunggu rekomendasi resmi sebelum memutuskan langkah lanjutan terhadap operasional SPPG Waru. (Bey)
