Seantero.id, PENAJAM – Krisis ruang kelas di SD Negeri 038 Penajam Paser Utara (PPU) memaksa pihak sekolah mengambil langkah darurat demi memastikan kegiatan belajar mengajar tetap berjalan.
Sebanyak 39 siswa dari kelas II dan 43 siswa dari kelas V terpaksa mengikuti pembelajaran di ruang perpustakaan yang disekat menggunakan lemari, kondisi yang dinilai jauh dari kata ideal.
Kepala SDN 038 PPU, Waluyoningsih, menegaskan bahwa ruang yang digunakan bukan perpustakaan SMA, melainkan perpustakaan sekolah terpadu yang sejak awal diperuntukkan bagi SD, SMP, dan SMA yang berada dalam satu kawasan.
“Ini perpustakaan sekolah terpadu, bukan perpustakaan SMA. Kami manfaatkan karena sudah tidak ada ruang kelas lagi,” ujar Waluyoningsih saat ditemui di ruangannya, Selasa (10/2).
Ia menjelaskan, saat pertama menjabat dua tahun lalu, kondisi kekurangan ruang kelas belum separah sekarang. Kala itu, hanya dua kelas yang harus bergantian belajar dengan sistem paralel, di mana satu kelas masuk pagi dan kelas lainnya masuk siang hingga sore.
Namun, kondisi tersebut dinilai tidak efektif, terutama bagi siswa sekolah dasar. “Anak-anak kalau masuk siang sudah tidak fokus, ngantuk. Itu yang kami khawatirkan,” katanya.
Situasi semakin sulit ketika ruang kelas pinjaman dari SMP yang sebelumnya digunakan, harus dikembalikan karena akan dipakai kembali. Akibatnya, sekolah tidak memiliki pilihan lain selain memindahkan dua rombongan belajar (rombel) ke perpustakaan.
Untuk mengatur ruang, pihak sekolah menyekat perpustakaan menggunakan lemari. Namun, solusi sementara itu justru menimbulkan persoalan baru. Empat rombongan belajar berada dalam satu ruangan, hanya dipisahkan sekat seadanya.
“Suasananya riuh, suara kelas kanan kiri terdengar semua. Anak-anak jadi tidak bisa konsentrasi, guru juga sulit mengajar. Ini jelas tidak kondusif,” ungkapnya.
Waluyoningsih mengaku sempat khawatir kondisi tersebut memicu protes wali murid. Kekhawatiran itu terbukti ketika ada orang tua siswa yang menyampaikan keluhan karena anaknya merasa tidak nyaman belajar di ruang tersebut.
“Anaknya bilang ribut, panas, tidak bisa konsentrasi. Setelah dilihat langsung, memang betul tidak layak,” katanya.
Saat ini, dua kelas tersebut masih terpaksa menggunakan ruang alternatif karena tidak ada pilihan lain. Total terdapat empat rombongan belajar dengan jumlah sekitar 82 siswa. Kelas II berjumlah sekitar 20 siswa, sementara kelas V mencapai lebih dari 40 siswa.
Pada hari tertentu, Hall digunakan oleh kelas II untuk belajar di hari jum’at, saat kelas masih paralel, sebelum pindah ke Perpustakaan. Setelah pembelajaran pindah ke Perpustakaan, semua siswa masuk pagi.
“Kalau hujan tidak sampai tempias, tapi tetap tidak ideal. Anak-anak duduk di lantai, kadang di tangga mengerjakan tugas. Ini sudah seperti pembelajaran darurat,” paparnya.
Waluyoningsih bilang, pasca peninjauan Wakil Bupati PPU, Abdul Waris Muin ke sekolah, tindak lanjut langsung dilakukan dengan berkoordinasi ke Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Salah satu fokus utama adalah percepatan pembangunan gedung SMA Negeri 8 agar tidak lagi menumpang di kawasan sekolah terpadu.
“Sebenarnya tanah untuk SMA sudah ada. Yang kami dorong sekarang percepatan pembangunannya. Kalau menunggu sampai 2029, itu terlalu lama. Alhamdulillah saat ini sudah ada titik terangnya, rencana di 2027 itu informasinya sudah dibangun,” tegasnya.
Ia juga menyoroti minimnya fasilitas pendukung di sekolah terpadu, termasuk belum tersedianya musala (mushola), padahal jumlah siswa di kawasan tersebut mencapai lebih dari 1.000 orang dari jenjang SD, SMP, hingga SMA.
Sebagai solusi sementara, pihak SMA disebut telah memberikan komitmen untuk menyediakan ruang kelas tambahan pada tahun ajaran mendatang, setelah dilakukan perbaikan plafon yang rusak. Ruang tersebut rencananya akan disekat menjadi dua kelas dan dimanfaatkan bersama.
“Ini solusi sementara sebelum gedung SMA benar-benar dibangun. Kami terus berupaya ke mana-mana, yang penting anak-anak tetap bisa belajar,” tutupnya. (Bey)
