Seantero.id, JAKARTA – Meski gelaran Pilpres masih cukup jauh, dinamika politik nasional mulai menghangat dengan munculnya wacana Cawapres untuk periode 2029. Salah satu nama yang mulai santer dibicarakan adalah Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan atau Zulhas. Menanggapi hal tersebut, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) memberikan respons yang santai namun tetap menekankan etika berkoalisi di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Sekretaris Jenderal PSI, Raja Juli Antoni, mengaku menghargai langkah internal PAN tersebut. Baginya, sah-sah saja jika sebuah partai mulai menyiapkan kader terbaiknya untuk kompetisi di masa depan. Dukungan moral pun diberikan sebagai sesama rekan koalisi yang selama ini bekerja sama.
“Bagus saja kalau PAN mencalonkan Pak Zul sebagai Cawapres. Saya doakan Pak Zul sehat walafiat menuju 2029,” ujar Raja Juli saat dihubungi wartawan di Jakarta, mengutip detikcom, Senin (9/2/2026).
Namun, Raja Juli memberikan catatan penting bagi seluruh partai anggota koalisi. Menurutnya, saat ini prioritas utama bukanlah urusan tiket politik untuk pemilu mendatang, melainkan kerja nyata untuk rakyat. Komitmen seluruh partai pendukung sangat dibutuhkan agar visi dan misi pemerintah saat ini dapat berjalan maksimal tanpa terganggu oleh agenda politik individu.
“Bagi PSI hari-hari ini anggota koalisi hendaknya menyibukkan diri menyukseskan program-program Pak Prabowo Subianto. Yang paling penting semua kompak dulu sukseskan program Pak Prabowo. Kalau sudah sukses, soal Cawapres 2029 kita serahkan kepada Pak Prabowo, sebagai pimpinan tertinggi kita. Biar pemimpin tertinggi, bos kita yang menentukan siapa pendamping yang membuat beliau nyaman dan diterima juga oleh masyarakat,” ungkap Raja Juli menegaskan posisinya pada Senin (9/2/2026).
Pernyataan ini seolah menjadi pengingat bahwa soliditas koalisi adalah kunci utama. PSI berpandangan bahwa keberhasilan pemerintahan saat ini akan menjadi modal paling berharga bagi siapa pun yang akan maju nantinya. Oleh karena itu, keputusan mengenai pendamping presiden di masa depan sepenuhnya menjadi hak prerogatif Prabowo sebagai nakhoda koalisi, guna menjaga kenyamanan kerja dan stabilitas politik nasional. (Sen)
