Seantero.id, JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa. Turut menanggapi terkait informasi adanya sejumlah warga yang mengeluh karena Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) dinonaktifkan secara mendadak.
Dalam tanggapannya saat rapat bersama DPR RI, Senin (9/2/2026), Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa memastikan bahwa uang yang dikeluarkan pemerintah untuk program PBI JK tidak berkurang.
Menurut Purbaya, penonaktifan beberapa peserta PBI JK prinsipnya dalam rangka meningkatkan kualitas dan tata kelola program JKN agar tepat sasaran, serta melindungi masyarakat miskin dan tidak mampu.
Namun demikian, Menkeu pengganti Sri Mulyani tersebut meminta proses pemutakhiran dan tidak membuat kegaduhan.
“Jangan sampai yang sakit, tiba-tiba begiti mau cuci darah, tiba-tiba nggak berhak, kan itu kayaknya konyol,” tegasnya.
“Saya rugi di situ, uang keluar, image jelek jadinya, pemerintah rugi dalam hal ini,” tutur Menkeu di hadapan Dirut BPJS Ali Ghufron.
Dalam rapat konsultasi bersama DPR terkait jaminan sosial, ia sangat berharap permasalahan kegaduhan tersebut dapat segera ditangani dengan baik.
“Saya mendukung ribut dikit nggak apa-apa, tetapi ini kan sama, uang yang dikeluarkan sama, ribut lagi. Saya rugi banyak pak, ke depan tolong dibetulin,” katanya.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa meminta penentuan jumlah PBI JK dapat dilakukan dengan lebih teliti, berhati-hati, dan terukur, dengan mengedepankan ketepatan sasaran, kemudahan akses layanan dan menjaga keberlanjutan program Jaminan Kesehatan Nasional.(Dd)
