Seantero.id, JAKARTA – Para pengendara di berbagai wilayah belakangan ini mengeluhkan kosongnya persediaan bahan bakar di sejumlah SPBU Shell. Kelangkaan ini memicu tanda tanya besar di kalangan masyarakat mengenai apa yang sebenarnya terjadi pada rantai pasok perusahaan energi tersebut. Menanggapi situasi ini, pemerintah akhirnya memberikan penjelasan resmi terkait kondisi lapangan yang terjadi.
Kementerian ESDM mengonfirmasi bahwa saat ini pihaknya belum memberikan rekomendasi impor terbaru bagi perusahaan asal Belanda tersebut. Hal ini ditengarai menjadi alasan utama mengapa pasokan produk mereka di tingkat ritel tersendat. Pemerintah rupanya tidak begitu saja mengeluarkan izin, melainkan tengah melakukan peninjauan serius terhadap kinerja operasional perusahaan di Indonesia.
Keterangan ini disampaikan langsung oleh Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas), Laode Sulaeman. Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak ingin gegabah dan memilih untuk melihat lebih dalam mekanisme pengadaan energi yang mereka jalankan.
“Shell sedang dievaluasi,” ujar Dirjen Migas Laode Sulaeman kepada awak media saat ditemui di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat, 6 Februari 2026.
Proses evaluasi yang dilakukan ternyata mencakup banyak aspek teknis. Selain masalah impor, pemerintah juga memantau bagaimana skema pemesanan bahan bakar yang dilakukan perusahaan tersebut melalui mitra domestik. Laode menjelaskan bahwa sinkronisasi data pesanan menjadi salah satu poin penting dalam peninjauan ini.
“Kita evaluasi juga pada saat mereka order (base fuel dari Pertamina),” kata dia menambahkan.
Langkah tegas ini diambil guna memastikan ketahanan energi nasional tetap terjaga dan setiap badan usaha mematuhi regulasi yang berlaku. Saat ini, fenomena Shell Habis memaksa para pelanggan setia mereka untuk beralih ke penyalur lain untuk sementara waktu. Publik berharap hasil peninjauan ini segera rampung agar persaingan pasar bahan bakar kembali normal dan distribusi tidak lagi terhambat. (Sen)
