Seantero.id, NTT – Kejadian viral memilukan seorang siswa SD kelas 4 di Kecamatan Jerebuu, Kabupaten Ngada, mengakhiri hidupnya karena tidak dapat membeli alat tulis, mendapat tanggapan dari Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Emanuel Melkiades Laka Lena.
Komentar dari Gubernur NTT terkait peristiwa tragis yang menimpa siswa SD di Ngada tersebut disampaikan Melki Laka Lena saat acara peluncuran dan peresmian Fakultas Kedokteran Universitas Citra Bangsa, Rabu (4/2/2026) di Aula Gedung Rektorat UCB.
Gubernur NTT tersebut mengaku telah menegur keras Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Ngada, menyusul YBR (10) siswa SD yang mengakhiri hidupnya karena tidak mampu membeli buku.
Sosok orang nomor satu di NTT saat ini tersebut merasa terpukul atas apa yang dialami warganya, terlebih menimpa seorang anak kecil di bawah umur, yang sejatinya menjadi generasi penerus.
Melki menyebut meninggalnya seorang anak akibat masalah kemiskinan menjadi alarm keras atas kegagalan berbagai pranata dam pemerintahan di wilayahnya.
Ia mengaku bahwa saat ini dirinya kerap dihubungi banyak pihak seperti menteri dan pimpinan nasional terkait kejadian yang dinilai mencoreng tersebut.
“Banyak menteri dan pimpinan nasional menghubungi saya lewat WhatsApp. Mereka bertanya, masih ada warga NTT yang mati karena miskin. Jujur saya sangat terganggu dan malu,” akunya.
Melki mengungkapkan bahwa dirinya sempat kesulitan saat menghubungi pihak pemerintah daerah setempat untuk mendapatkan informasi detail terkait kejadian yang membuat heboh publik tersebut.
Respon lambat membuatnya geram hingga akhirnya ia mengutus tim dari provinsi untuk terjun langsung ke lokasi.
“Saya WhatsApp kepala daerahnya, lama sekali respon. Akhirnya saya minta orang saya turun sendiri untuk cek,” katanya.
“Jangan-jangan karena sudah biasa ada yang mati di sana, ini dianggap biasa. Padahal ini alarm besar bagi kita semua,” geramnya.
Gubernur NTT tersebut tidak memungkiri bahwa adanya peristiwa tragis siswa SD mengakhiri hidupnya hanya karena tidak dapat membeli buku, menunjukan kegagalan kolektif, mulai dari pemerintah provinsi, kabupaten hingga pranata sosial lainnya.(Dd)
