Seantero.id, PENAJAM – Operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) diharapkan menjadi motor penggerak pemanfaatan bahan pangan lokal.
Dalam hal ini, Dinas Ketahanan Pangan PPU menekankan agar kebutuhan SPPG tidak hanya bergantung pada pasokan dari luar daerah, melainkan memaksimalkan potensi pertanian yang tersedia di Kabupaten PPU itu sendiri.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan PPU, Mulyono, menyampaikan bahwa saat ini terdapat sekitar enam SPPG yang telah aktif atau dalam tahap persiapan. Menurutnya, keberadaan SPPG harus sejalan dengan upaya penguatan ketahanan pangan daerah serta peningkatan kesejahteraan petani lokal.
“Kita punya beras yang surplus, sayur dan buah juga melimpah. Jangan sampai daerah yang produksinya cukup justru mengambil bahan dari luar. Prinsipnya, produk lokal harus menjadi pilihan utama,” kata Mulyono saat peresmian bangunan SPPG di Kecamatan Waru, Kamis (29/1).
Ia menjelaskan, komoditas buah lokal seperti pisang dan jenis lainnya sangat memungkinkan untuk digunakan sebagai menu pemenuhan gizi. Selain lebih mudah diperoleh, buah lokal dinilai lebih sesuai dengan selera anak-anak karena sudah akrab dengan cita rasanya.
Untuk kebutuhan sayuran, Mulyono mendorong pengelola SPPG menjalin kerja sama dengan kelompok tani dan kelompok wanita tani (KWT) yang tersebar di sejumlah kecamatan, seperti Penajam, Waru, dan Babulu.
“Koordinasi itu kunci. Jangan sampai bahan ada di petani, tapi tidak tersalurkan ke SPPG hanya karena komunikasi yang terputus,” ujarnya.
Ia menambahkan, Dinas Ketahanan Pangan bersama Dinas Pertanian siap memetakan sentra produksi pangan yang bisa menjadi rujukan SPPG dalam memenuhi kebutuhan bahan baku. Dengan pemetaan tersebut, pasokan diharapkan tetap stabil dan tidak menimbulkan gejolak di pasar.
Selain fokus pada sisi produksi, Mulyono juga menyoroti pentingnya pengendalian pola belanja masyarakat. Ia mengimbau agar masyarakat tidak melakukan pembelian berlebihan yang dapat memicu kelangkaan barang dan berdampak pada kenaikan harga.
“Kalau ada kepanikan belanja, pasokan di pasar bisa terganggu dan itu berpotensi memicu inflasi. Ini yang harus kita hindari bersama,” jelasnya.
Terkait skema kemitraan dengan petani lokal, Mulyono menyebutkan bahwa pola kerja sama dilakukan melalui kesepakatan atau perjanjian komitmen antara pengelola SPPG dan kelompok tani. Komitmen tersebut, menurutnya, harus dijaga agar kepercayaan tetap terbangun.
“SPPG dan petani saling membutuhkan. Kalau komunikasi dan komitmen dijalankan dengan baik, kebutuhan gizi bisa terpenuhi tanpa mengganggu pasar,” pungkasnya. (Bey)
