Seantero.id, JAKARTA – Rabu, 28 Januari 2026, menjadi momen penting bagi arah kebijakan luar negeri Indonesia. Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memberikan sinyal kuat mengenai sumber pendanaan untuk Dewan Perdamaian Board of Peace (BoP) yang berbasis di Amerika Serikat. Kabar menariknya, iuran organisasi internasional tersebut kemungkinan besar akan dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Langkah ini diambil agar Indonesia memiliki posisi tawar yang lebih strategis di kancah global. Purbaya menjelaskan bahwa skema pendanaan tersebut saat ini sedang dalam tahap pematangan. Baginya, keterlibatan aktif dalam lembaga perdamaian adalah investasi jangka panjang untuk stabilitas ekonomi dan politik.
“Saya pikir sebagian besar (iuran) berasal dari APBN,” ungkap Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (28/1/2026). Ia menekankan bahwa dukungan finansial dari negara sangat krusial untuk menjaga eksistensi peran Indonesia.
Bagi kamu generasi muda, isu ini bukan sekadar angka di laporan keuangan pemerintah. Kebijakan ini menunjukkan ambisi Indonesia untuk tidak sekadar jadi penonton dalam isu perdamaian dunia. Meski dana negara digunakan, pemerintah memastikan transparansi tetap menjadi prioritas utama.
Diskusi mengenai besaran iuran ini masih terus bergulir. “Kami buka ruang iuran Dewan Perdamaian dibayar pakai APBN,” tegasnya lebih lanjut seperti dikutip dari laporan CNN Indonesia pada hari yang sama. Kebijakan ini diharapkan mampu memperkuat diplomasi Indonesia sekaligus membuktikan komitmen nyata kita dalam menjaga harmoni global di masa depan.
