Seantero.id, KUKAR – Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, mendatangi Kedaton Kesultanan Kutai Kartanegara sebagai bentuk klarifikasi sekaligus permohonan maaf menyusul polemik penataan protokoler dalam acara peresmian proyek kilang minyak Refinery Development Master Plan (RDMP) di Balikpapan.
Kunjungan tersebut dilakukan setelah muncul kritik dan kecaman dari berbagai elemen masyarakat terkait posisi duduk Sultan Kutai Kartanegara, Adji Muhammad Arifin, yang ditempatkan di barisan belakang dalam acara kenegaraan pada Senin (12/1/2026).
Penempatan tersebut menuai sorotan karena dinilai tidak mencerminkan penghormatan terhadap adat dan simbol budaya lokal, mengingat Sultan Kutai Kartanegara merupakan tokoh adat yang memiliki posisi penting dalam sejarah dan budaya Kalimantan Timur.
Di hadapan Sultan Kutai Kartanegara dan jajaran petinggi Kedaton, Rudy Mas’ud menyampaikan permohonan maaf secara terbuka. Ia menegaskan kedatangannya bertujuan untuk melakukan tabayun serta meminta masukan terkait tata keprotokoleran dalam kegiatan pemerintahan.
“Kami datang langsung ke Kedaton Kutai Kartanegara untuk menyampaikan permohonan maaf sekaligus meminta arahan agar ke depan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, khususnya yang melibatkan tokoh adat, dapat dilakukan dengan lebih baik,” ujar Rudy, Kamis (15/1).
Rudy mengakui, peristiwa tersebut menjadi evaluasi penting bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Menurutnya, kepekaan terhadap nilai adat dan budaya harus menjadi perhatian utama, terutama dalam kegiatan berskala nasional.
“Prinsipnya jelas, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ini menjadi pelajaran berharga bagi kami untuk lebih cermat menempatkan segala sesuatu sesuai dengan nilai dan kearifan lokal,” ucapnya.
Gubernur Kaltim itu juga menyampaikan permohonan maaf secara khusus kepada Sultan Aji Muhammad Arifin beserta keluarga besar Kesultanan Kutai Kartanegara atas ketidaknyamanan yang terjadi.
Ia berharap masukan dari Sultan dan pihak Kedaton dapat menjadi pedoman dalam penyusunan tata protokol pemerintahan di Kalimantan Timur ke depan.
Terakhir, ia bilang jika evaluasi ini tidak hanya menjadi tanggung jawab Pemprov Kaltim, tetapi juga menjadi perhatian bersama bagi instansi vertikal dan pemerintah pusat.
“Kita evaluasi ke depannya, agar menjadi perhatian dan lebih menghormati simbol adat serta budaya daerah dalam setiap agenda kenegaraan,” tutupnya. (Bey)
