Ramai Wacana Pemindahan Badak Jawa, Dedi Mulyadi Tanggapi Ini

Gubernur Jabar Dedi Mulyadi (Instagram)

Seantero.id, BANTEN – Gubernur Jawa Barat (Jabar), Dedi Mulyadi. Menekankan terkait pentingnya menjaga kelestarian satwa langka, di tengah beredarnya wacana rekolasi Badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Banten.

Menurut Dedi Mulyadi atau yang akrab disapa KDM, keberlangsungan satwa langka seperti halnya Badak Jawa tersebut sangat bergantung pada ekosistem alami yang harus dilindungi dari eksploitasi.

Pernyataan dari sosok orang nomor satu di Jawa Barat tersebut disampaikannya saat bertolak menuju Provinsi Banten, 18 November 2026.

Melalui video yang dibagikannya di akun media sosialnya, KDM berharap agar populasi Badak Jawa di daerah tersebut dapat terus terjaga.

“Di Banten banyak badaknya. Semoga badak di Banten terjaga, terpelihara, semakin berkembang,” ungkapnya.

Ia menilai, perlindungan hewan tersebut tidak cukup hanya dengan menjaga keberadaannya, kelestarian lingkungan tempat hidup satwa langka tersebutpun harus menjadi perhatian.

“Ekosistemnya senantiasa tumbuh untuk saling mengukuhkan dan menguatkan. Alamnya dijauhkan dari spirit eksploitasi karena hanya dengan habitat yang terpelihara maka badak akan hidup bersenyawa dengan lingkungannya,” jelasnya.

Diketahui, wacana pemindahan sebagian populasi Badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon ke Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur, menjadi sorotan banyak pihak.

Utusan Khusus Presiden, Hashim Djojohadikusumo. Menyebut rencana pemindahan tersebut dimaksudkan untuk menyiapkan habitat kedua bagi satwa yang seluruh populasinya saat ini terkonsentrasi di Ujung Kulon.

Konsentrasi populasi di satu kawasan dinilai menyimpan risiko apabila terjadi bencana besar, termasuk tsunami yang berpotensi dipicu aktivitas tektonik maupun vulkanik di sekitar Selat Sunda.

Meski demikian, rencana pemindahan Badak Jawa yang disampaikan Hashim tersebut belum menjadi keputusan pemerintah.

Wacana relokasi Badak Jawa ke Alas Purwo sendiri tengah menjadi perhatian berbagai pihak di Banten. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa, Selasa, 17 November 2026, menyatakan DPR akan mengkaji dampak positif dan negatif rencana tersebut dengan melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta pihak-pihak yang berkaitan dengan konservasi. (Dd)

Share it:

Baca Juga