Seantero.id, PENAJAM – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mulai memetakan kebutuhan pelatihan kerja bagi penyandang disabilitas sebagai upaya memperluas akses mereka terhadap dunia kerja.
Meski belum menjadi program prioritas tahun ini, Disnakertrans mengakui pentingnya menghadirkan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan penyandang disabilitas.
Sekretaris Disnakertrans PPU, Evi Viola Violeta, mengatakan hingga saat ini pihaknya masih berfokus pada pelatihan tenaga kerja umum karena jumlah pencari kerja yang belum terserap masih cukup besar.
Namun demikian, peluang pengembangan program pelatihan khusus bagi penyandang disabilitas tetap terbuka.
“Untuk pelatihan disabilitas memang kami belum sampai ke sana. Karena untuk yang umum saja masih banyak yang belum terakomodasi. Tapi ke depan tentu menjadi perhatian,” ujarnya, Selasa (2/6).
Menurut Evi, salah satu tantangan dalam penyelenggaraan pelatihan bagi penyandang disabilitas adalah kebutuhan metode dan fasilitas yang berbeda-beda sesuai jenis disabilitas yang dimiliki peserta.
Karena itu, pemerintah perlu melakukan pemetaan terlebih dahulu sebelum menyusun program yang tepat.
“Kita harus lihat dulu jenis disabilitasnya, kebutuhannya seperti apa, lalu mencari penyedia pelatihan yang memang mampu menangani kebutuhan khusus tersebut,” katanya.
Ia menjelaskan jumlah penyandang disabilitas di Kabupaten PPU saat ini mencapai lebih dari seribu orang dengan kategori yang beragam, mulai dari disabilitas fisik hingga nonfisik.
“Disabilitas itu banyak kategorinya. Ada disabilitas fisik, pendengaran, wicara, hingga kondisi tertentu yang masuk kategori disabilitas. Jadi kebutuhannya juga berbeda-beda,” jelasnya.
Untuk itu, Disnakertrans berencana melakukan sinkronisasi data dengan Dinas Sosial sebelum menentukan bentuk pelatihan yang sesuai.
Data tersebut nantinya akan digunakan untuk mengetahui jumlah penyandang disabilitas yang belum bekerja sekaligus mengidentifikasi jenis pelatihan yang dibutuhkan.
“Kita perlu memetakan dulu mana yang sudah bekerja dan mana yang belum. Setelah itu baru bisa dirancang program pelatihannya,” ujar Evi.
Ia mencontohkan beberapa daerah di Indonesia telah lebih dulu mengembangkan pelatihan khusus bagi penyandang disabilitas. Di Jawa Timur misalnya, terdapat program pelatihan pijat bagi penyandang tunanetra yang berhasil meningkatkan kemandirian ekonomi peserta.
Selain itu terdapat pula pelatihan operator tertentu yang menggunakan metode khusus menyesuaikan kebutuhan peserta.
“Di beberapa daerah sudah ada program seperti itu. Artinya peluangnya ada, tinggal bagaimana kita menyesuaikannya dengan kondisi di daerah,” katanya.
Evi menambahkan pemerintah pusat juga telah mengeluarkan berbagai regulasi yang mendorong perusahaan memberikan kesempatan kerja kepada penyandang disabilitas.
Karena itu, peningkatan keterampilan menjadi langkah penting agar kelompok disabilitas memiliki daya saing dan kesempatan yang sama dalam memasuki dunia kerja.
“Perusahaan juga sudah didorong untuk memberikan ruang bagi teman-teman disabilitas. Karena itu mereka juga perlu mendapatkan kesempatan meningkatkan kompetensi melalui pelatihan,” pungkasnya. (Bey)
