Seantero.id, JAKARTA – Permintaan Presiden Prabowo agar bahasa Prancis dapat dipelajari di sekolah-sekolah di Indonesia mendapat kritikan dari politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Andreas Hugo Pariera dan Djarot Saiful Hidayat.
Harapan Prabowo agar para siswa di sekolah-sekolah di Tanah Air dapat mempelajari bahasa Prancis tersebut terlontar saat kunjungannya di Paris bertemu Presiden Emmanuel Macron.
Alih-alih mendapat respon positif, gagasan Prabowo tersebut mendapat cukup banyak kritikan, termasuk dari Andreas Hugo dan Djarot Saiful Hidayat.
Dua politisi PDIP tersebut menekankan bahwa kebijakan pendidikan, khususnya kurikulum bahasa, tidak boleh diputuskan secara spontan melainkan harus melalui kajian mendalam.
Ketua DPP PDIP, Andreas Hugo. Dalam penjelasannya mengatakan bahwa penentuan bahasa asing dalam kurikulum harus diserahkan pada mekanisme pendidikan yang telah ada, bukan berdasarkan pertemuan seremonial antara pemimpin negara.
“Jangan nanti kalau ketemu pemimpin dari suatu negara, terus kemudian bahasa itu menjadi kurikulum wajib,” kritik Andreas, saat di kawasan Mangga Dua, Jakarta, 30 Mei 2026.
Menurutnya, meski Prancis adalah salah satu bahasa internasional yang cukup penting, ia menilai statusnya tidak harus menjadi pelajaran yang wajib.
Andreas menegaskan prioritas utama pendidikan nasional saat ini adalah penguatan bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris sebagai alat komunikasi global utama.
Senada dengannya, Djarot Saiful Hidayat menyebut agar kebijakan pendidikan tidak berubah-ubah mengikuti agenda kunjungan kenegaraan presiden.
“Tidak bisa serta merta begitu, presiden berkunjung ke Prancis, kemudian berbicara akan mewajibkan pendidikan bahasa Prancis di semua sekolah. Nanti kalau misalnya beliau ke Afrika, bahasa Afrika harus diajarkan?,” kata Djarot mengkritik instruksi Prabowo. (Dd)
