Seantero.id, PENAJAM – Wakil Ketua I DPRD Penajam Paser Utara (PPU), Syahrudin M Noor menyoroti antrean panjang kendaraan, khususnya truk, di sejumlah SPBU wilayah PPU akibat kelangkaan bahan bakar minyak (BBM).
Menurut Syahrudin, kondisi tersebut harus menjadi perhatian serius Pertamina maupun pemerintah daerah karena distribusi BBM dinilai belum berjalan optimal.
“Kelangkaan BBM ini kan seharusnya dikontrol juga oleh Pertamina. Kita enggak tahu apakah memang kuotanya dikurangi atau ada oknum yang bermain,” ujar Syahrudin, Senin (25/5).
Ia mengatakan sistem distribusi BBM sebenarnya sudah diperketat melalui penggunaan barcode dan kartu pembelian. Namun antrean kendaraan masih terus terjadi di sejumlah titik SPBU.
“Padahal sudah ada barcode dan kartu. Tapi kenapa masih seperti ini?” katanya.
Syahrudin menilai aparat penegak hukum perlu turun tangan apabila ditemukan adanya indikasi penimbunan atau penyalahgunaan distribusi BBM subsidi.
“Kalau memang ada oknum nakal atau penimbunan, itu harus ditindak karena ada undang-undangnya,” tegasnya.
Selain persoalan distribusi, ia juga menyoroti kuota BBM untuk wilayah PPU yang dinilai perlu dievaluasi agar sesuai dengan pertumbuhan kendaraan dan tingginya mobilitas lintas daerah.
Menurutnya, posisi PPU sebagai jalur penghubung antardaerah membuat kebutuhan BBM terus meningkat setiap tahun.
“PPU ini jalur lintas antardaerah. Orang dari Banjarmasin, Kalteng, sampai daerah lain lewat sini semua. Itu juga harus dihitung,” jelasnya.
Ia mengaku prihatin dengan antrean truk yang masih terlihat hingga kawasan pusat pemerintahan PPU dan dinilai mengganggu ketertiban maupun estetika kota.
“Kalau antre sampai depan kantor-kantor pemerintah tentu malu juga. Orang mengira pemerintah tidak mengurus,” tuturnya.
Karena itu, Syahrudin meminta adanya pengaturan antrean kendaraan agar tidak menumpuk di kawasan inti pemerintahan.
“Kalau memang mau antre, harus diatur di lokasi lain supaya tidak merusak wajah kota,” tambahnya.
Selain BBM, Syahrudin juga menyinggung tingginya harga gas elpiji di PPU yang dinilai masih jauh lebih mahal dibanding daerah lain di Pulau Jawa.
“Di sini gas bisa Rp50 ribu, sementara di Jawa jauh lebih murah. Padahal kita ini daerah penghasil energi,” ungkapnya.
Ia berharap pemerintah maupun Pertamina dapat mendorong penambahan SPBU baru di wilayah PPU agar distribusi BBM lebih merata dan antrean kendaraan dapat dikurangi.
“Kalau ada investor mau buka SPBU lagi ya silakan, supaya antrean bisa berkurang,” pungkasnya. (Bey)
