Seantero.id, SAMARINDA – Komisi II DPRD Samarinda mendorong seluruh perbankan yang beroperasi di Kota Tepian agar meningkatkan kontribusi melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) guna mendukung pembangunan daerah.
Ketua Komisi II DPRD Samarinda, Iswandi, menilai selama ini kontribusi nyata sektor perbankan terhadap pembangunan kota masih minim, kecuali dari Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang dinilai aktif menyalurkan program CSR.
“Selama ini yang terlihat kontribusinya hanya Bank Pembangunan Daerah (BPD). Kalau bank lain kami belum melihat kontribusi nyata untuk kota,” ujar Iswandi, Selasa (12/5/2026).
Menurutnya, bank-bank yang menghimpun dana dan menjalankan aktivitas bisnis di Samarinda semestinya turut mengambil peran dalam pembangunan fasilitas publik maupun proyek ikonik kota.
Ia mencontohkan pembangunan patung pesut di kawasan Teras Samarinda yang dinilai dapat dibiayai melalui program CSR tanpa membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Satu bank saja sebenarnya bisa membangun proyek seperti itu. Kalau ada lima atau enam bank, berarti ada lima atau enam proyek monumental yang tidak perlu menggunakan APBD,” katanya.
Iswandi menilai keterlibatan sektor swasta dalam pembangunan akan membantu pemerintah daerah mengalihkan anggaran ke sektor lain yang lebih prioritas, seperti pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
Selain menyoroti CSR, Komisi II DPRD Samarinda juga membahas dukungan perbankan terhadap pelaku usaha mikro dan kecil melalui skema kredit tanpa agunan.
Menurut Iswandi, DPRD masih akan mendalami skema kredit tersebut agar benar-benar dapat diakses dan dimanfaatkan oleh pelaku UMKM binaan pemerintah daerah.
“Kami ingin memastikan kredit itu memang cocok dan bisa diakses pelaku UMKM, khususnya binaan Dinas Perdagangan maupun koperasi,” ujarnya.
Ia menambahkan, DPRD turut mengevaluasi laporan keuangan dan penempatan dana deposito milik Pemerintah Kota Samarinda di sejumlah bank.
Dalam pembahasan tersebut, kata dia, DPRD tidak hanya mempertimbangkan besaran bunga deposito, tetapi juga menghitung manfaat tambahan berupa kontribusi CSR kepada masyarakat.
“Kalau selisih bunga deposito hanya sekitar Rp500 juta, tetapi BPD bisa memberikan CSR sampai Rp1 miliar dalam bentuk fasilitas publik, tentu itu juga harus dihitung manfaatnya,” jelasnya.
Pada kesempatan itu, Iswandi juga mengapresiasi capaian Pemerintah Kota Samarinda yang kembali meraih penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri sebagai daerah dengan kinerja pengendalian inflasi terbaik.
Ia menilai keberhasilan tersebut merupakan hasil sinergi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang melibatkan pemerintah daerah, Bank Indonesia, Bulog, serta instansi terkait lainnya.
“Kalau Samarinda mendapat penghargaan itu wajar saja, karena selama ini capaian pengendalian inflasi memang konsisten bagus,” ujarnya.
Meski demikian, Iswandi menegaskan DPRD tetap menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan pemerintah kota.
“Kalau kebijakan wali kota bagus kami apresiasi dan dukung. Tapi kalau ada yang perlu diperbaiki tentu akan kami kritisi untuk kepentingan Kota Samarinda,” pungkasnya. (Bey)
