Yonavia: Demokrasi Daerah Harus Berpihak pada Aspirasi Warga

TEGASKAN KOMITMEN. Yonavia menekankan pentingnya partisipasi aktif warga dalam proses pengambilan kebijakan daerah.
TEGASKAN KOMITMEN. Yonavia menekankan pentingnya partisipasi aktif warga dalam proses pengambilan kebijakan daerah. Foto : ist/seantero.id

Anggota DPRD Kaltim Hadir dalam Penguatan Demokrasi di Barong Tongkok

Seantero.id – BARONG TONGKOK – Anggota DPRD Kalimantan Timur, Yonavia, menegaskan komitmennya untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil di parlemen benar-benar mencerminkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Hal tersebut ia sampaikan saat menghadiri kegiatan Penguatan Demokrasi Daerah ke-5 di Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, Sabtu (31/5/2025).

Dalam sambutannya, Yonavia menekankan bahwa wakil rakyat memiliki tanggung jawab besar dalam menyalurkan suara warga secara nyata, bukan sekadar formalitas dalam proses legislasi.

“Setiap keputusan yang lahir di DPRD harus berlandaskan suara masyarakat. Demokrasi yang ideal bukan hanya prosedural, tetapi juga melibatkan keterlibatan aktif dari seluruh lapisan warga,” tegasnya.

Ia juga menyoroti pentingnya peran masyarakat dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Menurutnya, partisipasi warga sangat diperlukan, baik dalam bentuk masukan maupun pengawasan terhadap jalannya pemerintahan.

Acara tersebut dipandu oleh Harkenius Bias dan menghadirkan dua narasumber utama, yakni Ketua DPRD Kutai Barat Ridwai dan aktivis masyarakat J. Don Bosco Bulon.

Ridwai dalam paparannya menegaskan bahwa DPRD memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan kebijakan yang dihasilkan berpihak pada kepentingan rakyat. Ia juga mendorong para anggota dewan untuk terus membuka ruang dialog dengan warga sebagai dasar dalam menyusun solusi atas berbagai persoalan daerah.

Sementara itu, J. Don Bosco Bulon menekankan bahwa demokrasi hanya akan berjalan efektif apabila masyarakat turut aktif mengawal jalannya pemerintahan.

“Transparansi adalah kunci utama agar kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah tetap terjaga,” ujar Bosco.

Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi ruang dialog yang produktif antara masyarakat dan pemerintah, sekaligus memperkuat fondasi demokrasi yang berpihak pada kepentingan warga di tingkat daerah.(hen)

Share it:

Baca Juga