Yonavia Buka Ruang Dialog, Dorong Kesadaran Politik Warga Kutai Barat

DISKUSI PENGUATAN DEMOKRASI. Anggota DPRD Kaltim Yonavia menyampaikan materi pada forum edukatif bertajuk "Penguatan Demokrasi Daerah ke-3" di Kelurahan Simpang Raya, Kecamatan Barong Tongkok, Kutai Barat, Sabtu (22/3/2025).
DISKUSI PENGUATAN DEMOKRASI. Anggota DPRD Kaltim Yonavia menyampaikan materi pada forum edukatif bertajuk "Penguatan Demokrasi Daerah ke-3" di Kelurahan Simpang Raya, Kecamatan Barong Tongkok, Kutai Barat, Sabtu (22/3/2025). Foto : ist/seantero.id

Seantero.id – KUTAI BARAT – Upaya memperkuat demokrasi di tingkat lokal terus digencarkan Anggota DPRD Kalimantan Timur, Yonavia, melalui forum edukatif yang melibatkan masyarakat secara langsung.

Dalam kegiatan bertajuk “Penguatan Demokrasi Daerah ke-3: Desentralisasi dan Otonomisasi di Era Reformasi”, Yonavia mengajak warga memahami pentingnya peran desentralisasi dan otonomi daerah sebagai fondasi demokrasi yang sehat dan partisipatif.

Kegiatan ini digelar di Kelurahan Simpang Raya, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, pada Sabtu (22/3/2025).

Dalam kegiatan yang dihadiri puluhan warga tersebut, Yonavia menekankan bahwa desentralisasi bukan sekadar pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, tetapi juga tentang bagaimana daerah mampu tumbuh mandiri dan menjawab kebutuhan masyarakat secara lebih cepat dan tepat.

“Desentralisasi bukan hanya soal pembagian kewenangan antara pusat dan daerah. Lebih dari itu, ini soal bagaimana daerah bisa tumbuh dan berkembang dengan kekuatan sendiri serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara langsung,” ujarnya di hadapan peserta.

Forum diskusi ini turut menghadirkan narasumber Febris Santhomal, yang mengulas dinamika kebijakan otonomi daerah dalam era reformasi. Ia menyampaikan bahwa pemerataan pembangunan tidak akan tercapai tanpa melibatkan partisipasi masyarakat secara aktif dalam proses pengambilan keputusan di tingkat lokal.

Sebagai moderator, Harkenius Bias, S.T., memandu jalannya diskusi dengan interaktif, membuka ruang dialog bagi peserta untuk menyampaikan pertanyaan maupun aspirasi terkait isu-isu lokal, khususnya yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.

Yonavia berharap kegiatan semacam ini bisa menjadi sarana edukasi sekaligus penguatan kesadaran politik masyarakat.

“Setiap warga memiliki hak dan tanggung jawab dalam proses pembangunan. Karena itu, demokrasi harus dimulai dari kesadaran bersama untuk membangun daerah,” tutupnya.(hen)

Share it:

Baca Juga