Seantero.id – Aksi penolakan mengenai rencana kembali ditutupnya alur pengolongan di bawah Jembatan Mahakam, digelar massa dari Aliansi Masyarakat Pelabuhan Maritim Samarinda di depan kantor KSOP Kelas 1 Samarinda, Rabu (12/3/2025).
Penolakan itu lantang disuarakan massa, yang menilai rencana tersebut sama dengan mematikan perekenomian Kalimantan Timur (Kaltim) khususnya Kota Samarinda dan tiga kabupaten yang berada di hulu Sungai Mahakam.
Massa aksi yang terdiri dari berbagai element kemaritiman itu menentang rencana, yang digulirkan DPRD Kaltim akibat dampak dari insiden tertabraknya pilar Jembatan Mahakam beberapa waktu yang lalu.
Korlap aksi, Syaifudin Majid mengatakan, pasca dilakukannya semua upaya guna memastikan Jembatan Mahakam aman. Masih banyak isu beredar yang memaksa dilakukannya penutupan alur pengolongan Jembatan Mahakam.
“Bahwa ada beberapa orang yang ingin menutup jalur perekonomian Samarinda dari jalur sungai mahakam,” kata Majid, usai memimpin pemembentangan spanduk penolakan di Jembatan Mahakam.
Majid, yang merupakan Aliansi Masyarakat Pelabuhan Maritim Muda dengan tegas menolaknya.
“Penutupan itu jelas akan mempengaruhi kemaslahatan masyarakat yang lain. Bagaimana tidak, sehari saja setop atau ditutup ada ratusan kapal yang berhenti. Sedangkan itu piring nasi orang juga,” ujarnya.
Majid pun menilai rencana penutupan alur pengolongan itu syarat akan kepentingan pihak-pihak tertentu dengan memanfaatkan insiden tertabraknya Jembatan Mahakam beberapa waktu lalu.”Ini tentu sudah tidak sehat dan harus dihentikan,” tegasnya.
Terpisah, Daeng Muktar, korlap aksi lainnya juga dengan lantang menolak rencana yang digulirkan DPRD Kaltim tersebut.
“Kalau Sungai Mahakam sampai ditutup, otomatis perekonomian akan berantakan. Lalu, mereka mau menutup dengan alasan apa? Kan, sudah ada instansi terkait yang mengurus, seperti KSOP, Pelindo dan DPUPR. Bukan DPRD,” ucap lantang Muktar disela orasinya.
Muktar menegaskan, banyak masyarakat Kaltim khususnya Samarinda terutama yang berada di pelosok menggantungkan hidupnya dari alur Sungai Mahakam.
“Ini menyangkut sumber penghidupan kami. Jika jalur sungai ditutup tentu akan memicu gejolak,” tegasnya.
Aksi yang semula berjalan damai itu semoat memanas, karena kehadiran sekelompok massa tadingan yang juga hendak melakukan orasi di depan kantor KSOP Kelas 1 Samarinda.
Massa tandingan diduga suruhan pihak yang berkepentingan menutup alur kolong Jembatan Mahakam itu diusir massa Aliansi Masyarakat Pelabuhan Maritim Samarinda, yang sempat mengejar namun berhasil dicegah aparat kepolisian yang sudah berjaga sejak pagi.
“Jangan ditutup. Lima orang minta tutup, 5.000 yang akan minta dibuka,” Muktar menekankan.
Dilain tempat, Kepala KSOP Kelas 1 Samarinda, Mursidi mengatakan, dalam upaya mencegah kembali terjadinya insiden tertabraknya Jembatan Mahakam. Pihaknya telah berkoordinasi dengan sejumlah pihak dan melakukan upaya antisipasi.
“Setelah insiden itu level pengamanan tentu ditingkatkan, mungkin awalnya tidak ada tug escord ditambah menjadi dua dengan horse power yang dianggap kuat. Termasuk kami tambah tug assisnya menjadi dua atau lebih, itu salah satu bentuk pengamanan kami yang sedemikian rupa,” jelasnya.
Selain itu, KSOP juga membatasi ketinggian muatan yang awalnya maksimal 12 meter menjadi 8 meter.
“Begitu juga draft kemampuan dari kapasitas kapal tersebut. Dan itu kami rasa masih dalam tahap safety,” sebutnya.
Disamping itu, lanjut Mursidi, pihak pemilik kapal atau perusahaan pelayaran sudah menygtakan bertanggung jawab. Hal itu dibuktikan dengan pernyataan di depan notaris.
“Berapa pun besarannya mereka menyanggupi, hanya saja kan perlu ada kajian berapa kerugiannya. Artinya harus ada besaran angkanya berapa biaya pembangunan fender, tidak asal sebut sekian-sekian,” paparnya.
Meski tak menyebut secara langsung, Mursidi tampaknya juga tidak sepakat dengan rencana kembali dilakukannya penutupan alur kolong Jembatan Mahakam.
“Kalau penutupan jalur sungai di bawah jembatan sudah dilakuka sebelumnya selama satu hari, karena ada investigasi yang dilakukan. Tetapi kalau misalnya menutup sampai fender dibangun itu diluar logika, karena berapa lama pembangunan juga belum tahu apakah sebulan atau dua bulan. Kalau jangka waktunya seperti itu dampaknya seperti apa, itu juga perlu kajian lagi,” tandasnya.(hen)
