Fadly Imawan Bangun Kesadaran Publik Lewat Diskusi Kebijakan di Kuaro

DISKUSI KEBIJAKAN. Fadly Imawan (tengah) berfoto bersama narasumber dan peserta usai membuka diskusi publik bertema Prioritas Kebijakan Publik di Gedung Pertemuan Kelurahan Kuaro, Paser.
DISKUSI KEBIJAKAN. Fadly Imawan (tengah) berfoto bersama narasumber dan peserta usai membuka diskusi publik bertema Prioritas Kebijakan Publik di Gedung Pertemuan Kelurahan Kuaro, Paser. Foto : ist/seantero.id

Seantero.id – PASER – Anggota DPRD Kalimantan Timur, Fadly Imawan, mengajak masyarakat untuk lebih memahami pentingnya kebijakan publik dalam kehidupan sehari-hari. Hal itu ia sampaikan saat membuka diskusi bertema “Prioritas Kebijakan Publik” yang digelar di Gedung Pertemuan Kelurahan Kuaro, Kabupaten Paser, Sabtu (24/5/2025).

Diskusi ini menghadirkan dua narasumber, Hatimah dan Umar Battong, serta dipandu oleh Fransiska Falentin. Sejumlah perwakilan masyarakat dan organisasi lokal tampak antusias mengikuti jalannya acara.

Dalam sambutannya, Fadly menekankan bahwa kebijakan publik bukan sekadar keputusan yang dibuat pemerintah.

“Di dalamnya ada proses panjang, ada partisipasi publik, dan yang paling penting, ada dampak langsung bagi masyarakat,” ucapnya.

Hatimah, narasumber pertama, menjelaskan bahwa kebijakan publik merupakan langkah strategis pemerintah untuk menyelesaikan persoalan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ia memaparkan bahwa proses kebijakan dimulai dari identifikasi masalah, perumusan, pengesahan, pelaksanaan, hingga evaluasi.

Sementara itu, Umar Battong menambahkan bahwa kebijakan publik bukan hanya urusan pemerintah semata.

“Banyak pihak ikut terlibat, seperti masyarakat sipil, LSM, bahkan organisasi internasional. Kebijakan seperti subsidi BBM, larangan berjualan di trotoar, sampai perubahan kurikulum pendidikan adalah contoh nyata yang berdampak langsung,” tuturnya.

Diskusi juga menyinggung soal pentingnya menentukan prioritas dalam kebijakan publik. Program-program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Indonesia Pintar (PIP), dan Keluarga Harapan (PKH) disebut sebagai contoh kebijakan prioritas di tingkat nasional. Adapun di Kalimantan Timur, program pendidikan gratis “Gratis Pol” menjadi salah satu andalan.

Fadly berharap, lewat kegiatan seperti ini, kesadaran masyarakat terhadap kebijakan publik bisa terus meningkat.“Semakin banyak warga yang paham, makin kuat pula kontrol publik terhadap jalannya pemerintahan,” katanya mengakhiri.(hen)

Share it:

Baca Juga