Seantero.id – Kukar – Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Embalut masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam aspek birokrasi yang dinilai berbelit. Kepala Desa Embalut, Yahya, mengungkapkan bahwa sejumlah program usaha desa kerap tersendat akibat prosedur administrasi yang lambat di tingkat kabupaten.
“Salah satu contohnya adalah pengadaan dispenser untuk Pertades yang sampai sekarang terhambat. Prosesnya begitu panjang dan belum ada kejelasan, bahkan ada kekhawatiran terkait penggunaan dananya,” kata Yahya, Senin, 4 Maret 2025.
Yahya juga menyoroti program pengembangan keramba ikan yang sejatinya memiliki potensi keuntungan besar, yakni Rp20 juta hingga Rp30 juta per bulan. Namun, rencana tersebut belum mendapat dukungan penuh dari pemerintah kecamatan.
“Saya melihat potensi usaha yang bisa dikembangkan melalui BUMDes, tapi dukungan dari pemangku kebijakan di tingkat lebih tinggi masih minim. Seharusnya, dana desa bisa lebih diarahkan untuk usaha produktif, bukan hanya untuk belanja rutin yang tidak memberikan dampak jangka panjang bagi ekonomi masyarakat,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa pengelolaan BUMDes yang profesional dan transparan bisa menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan kemandirian ekonomi desa.
Jika regulasi dan birokrasi yang menghambat bisa disederhanakan, maka BUMDes dapat berkembang lebih optimal dan berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan warga.
Pemerintah Desa Embalut berharap ada perhatian lebih dari pemerintah daerah agar BUMDes bisa beroperasi dengan lebih efektif.
“Kami ingin BUMDes ini benar-benar menjadi badan usaha yang bisa membangun ekonomi desa, bukan sekadar nama tanpa fungsi yang jelas,” tutur Yahya.
Dengan berbagai kendala yang dihadapi, Yahya berencana untuk mengajukan laporan resmi kepada pihak terkait guna memastikan pengelolaan dana BUMDes berjalan sesuai aturan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Embalut. (Mia/ADV)
