Seantero.id – MAHAKAM ULU – Partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan pemerintahan dinilai sebagai kunci utama keberhasilan sebuah kebijakan. Pandangan itu disampaikan Anggota DPRD Kalimantan Timur, Ekti Imanuel, saat menjadi pembicara dalam forum Penguatan Demokrasi Daerah (PDD) ke-5 yang berlangsung di Kampung Batok Kelo, Kecamatan Long Bagun, Sabtu (24/5/2025).
Mengangkat tema Prioritas Kebijakan Publik, kegiatan tersebut menjadi ruang diskusi antara wakil rakyat, narasumber, dan masyarakat terkait pentingnya keterlibatan publik dalam proses penyusunan kebijakan.
Ekti menilai, minimnya ruang partisipasi publik dapat mengakibatkan kebijakan pemerintah tidak sesuai dengan kebutuhan nyata warga. Ia menegaskan, aspirasi masyarakat harus menjadi pijakan dalam proses perumusan kebijakan daerah.
“Kalau masyarakat tidak diberi ruang untuk menyampaikan suara, maka kebijakan bisa tidak nyambung dengan kondisi di lapangan,” kata Ekti di hadapan para peserta forum.
Menurut politisi dari Dapil Kutai Barat-Mahulu itu, partisipasi warga bukan hanya formalitas atau pelengkap proses demokrasi, melainkan bagian inti dari terciptanya kebijakan yang relevan dan berkualitas. “Kebijakan yang lahir tanpa mendengar masyarakat ibarat berjalan tanpa peta,” ujarnya.
Dalam forum tersebut, Ekti didampingi narasumber Adi Chandra dan moderator Melajuhari. Para peserta tidak hanya menyimak pemaparan, tetapi juga terlibat aktif dalam sesi dialog terbuka yang membahas tantangan dan strategi memperkuat partisipasi publik dalam pemerintahan daerah.
Melalui forum ini, Ekti berharap ke depan masyarakat bisa lebih aktif terlibat dalam menentukan arah kebijakan, sehingga pembangunan daerah benar-benar menjawab kebutuhan warganya.(hen)
